Kader PKS Usul Sri Mulyani Dipecat, Kader Golkar: Luar Biasa

Kamis, 25/06/2020 18:56 WIB

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani diepcat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya, Sri Mulyani belum dapat memastikan kapan anggaran sebesar RP 4,7 triliun yang dibutuhakn KPU untuk pelaksanaan Pilkada serentak dicairkan.


Pemerintah Siapkan Subsidi Bunga UMKM Rp35,2 Triliun

Sabtu, 20/06/2020 19:45 WIB

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun.


Ada yang Baru, Ini 3 Prestasi Sri Mulyani Menurut Rizal Ramli

Sabtu, 20/06/2020 06:44 WIB

Mantan Menteri Koordiantor bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mau menyewakan gedung Kementerian Keuangan demi mendapatkan pemasukan tambahan.


Sita Kapal dengan Kecepatan Super Canggih, Polda: TNI AL Saja Belum Punya

Kamis, 18/06/2020 19:05 WIB

Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyita barang bukti kapal penyeludupan minuman keras sebanyak 9.611 botol yang berkecepatan tinggi. Menurut Kapolda Kepulauan Babel Irjen Pol. Anang Syarif Hidayat barang bukti kapal ini memiliki tujuh mesin dengan kecepatan 60 hingga 70 knot. "Kami mengupayakan barang bukti kapal penyeludupan tersebut menjadi inventaris polda setempat guna memperkuat pengawasan dan pengamanan laut di daerah itu," ujar Anang dikutip Antara, Kamis, (18/6/2020).


Terkait Anggaran Covid-19, BPK Diminta Awasi Tiga Instansi Ini

Minggu, 31/05/2020 18:40 WIB

"Perppu ini memberikan kewenangan kuat kepada eksekutif, baik itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu, BPK harus mengawasi secara detail, agar tidak terjadi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dalam menangani masalah krisis ekonomi,” kata Abdul Muhaimin saat RDP virtual dengan BPK belum lama ini.


Penyebab Sri Mulyani Ubah APBN Hingga Dua Kali

Kamis, 28/05/2020 12:30 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan alasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dua kali mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 selama pandemi Covid-19 ini. Menurutnya APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya dalam satu minggu. Ini semua lantaran lemahnya data, sehingga perencanaan keuangan jadi bias.


Kinerja Menkeu Dikritik, Begini Jawaban Tegas Sri Mulyani

Senin, 25/05/2020 06:09 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) mendapat banyak kritikan terkait kinerjanya. Permasalahan utamanya adalah soal adanya perubahan defisit APBN 2020. Dikethaui awalnya defisit APBN diperkirakan pada angka 5,07 persen tetapi kemudian menjadi 6,27 persen.


Tak Hormati Kesepakatan, Menkeu Kembali Kena Semprot DPR

Jum'at, 22/05/2020 19:40 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. Karena hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (22/5/2020) menilai  Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI. "Pasca dibanjiri kritik tajam atas kebijakannya menempatkan dana Pemerintah sebesar Rp 87,59 triliun di bank-bank penyangga likuiditas, tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Komisi Ekonomi, akhirnya Menkeu minta segera digelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual," ujar Heri.


Politikus PDIP: Skema PLJP Lebih Jelas Daripada Bank Jangkar

Rabu, 20/05/2020 19:30 WIB

Politisi PDIP sekaligus anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengkritisi skema baru mengenai penempatan dana Pemerintah di bank-bank dalam negeri yang ditunjuk sebagai Bank Jangkar, atau Anchor Bank. Menurut dia Komisi XI sudah mengingatkan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, agar jangan sampai hal tersebut malah menjadi beban bagi bank-bank sistemik yang nantinya ditunjuk sebagai Bank Peserta. Bahkan, dirinya mengkhawatirkan tidak adanya mekanisme untuk menjamin bank jangkar tersebut menjadi Bank Peserta.


DPR: Soal Skema Bank Jangkar, Penjelasan Menkeu Ngawur!

Rabu, 20/05/2020 17:09 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyebut penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun tampak kehilangan arah alias ngawur. Menurutnya, dalam skema itu Menkeu menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi bank peserta atau "anchor bank" dalam program penempatan dana pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PP 23/2020, yaitu dillihat dari tingkat kesehatan, kepemilikan bank, dan jumlah aset.