Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi, ekonomi Indonesia akan tumbuh melambat pada kuartal I-2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Proyeksi ini diberikan karena jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat membuat aktivitas masyarakat melandai.
"Covid-19 yang dianggap memberi dampak utama terhadap ekonomi, kasusnya masih saja terus bertambah, bahkan pecahkan rekor harian," lanjut Iwan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang fasilitas pajak atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan, termasuk farmasi, yang sejatinya berakhir pada 31 Desember 2020.
Kritikan soal banyaknya utang terus diarahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tak tahan, dia pun kini menjawabnya.
"Ibu itu perlu ngutang, jadi saya ngutang. Dan saya diomelin seluruh rakyat Indonesia ngutang untuk ini," kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih sebesar Rp 192,49 triliun.
“Ibu Megawati itu tokoh nasional. Pernah menjadi presiden RI. Ini bagian dari penghargaan, kebanggaan, dan cinta kami terhadap Ibu Megawati,” urainya.
"Itu yang namanya kebijakan dari penguasa yang kalap. Ada sejumlah kepentingan yang meminta agar ada ketegasan soal intoleransi. Tapio itu sudah tidak ada lagi dalam FPI. Jadi seolah-olah istilah itu harus dihadirkan sampai harus ada yang dihukum," jelas Rocky Gerung.
"Sri Mulyani itu penting bagi Jokowi, penting karena Sri Mulyani jaringan luas secara internasional, agar Indonesia bisa berutang. Karena tanpa utang, APBN kita juga tak jalan," Jelas Ujang Komarudin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 triliun.