Terkuak, Ternyata Ini Alasan Moeldoko Gagal Jabat Menkopolhukam

Selasa, 29/10/2019 07:00 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Breakingnews.co.id)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Breakingnews.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Nama Mantan Panglima TNI, Moeldoko terdepak dari bursa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Jilid II di detik-detik akhir pengumuman kabinet.

Menurut seorang petinggi partai pemerintah yang mengetahui penyusunan kabinet, Moeldoko tergeser lantaran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto keukeuh meminta jabatan Menteri Pertahanan.

Prabowo bahkan menyisihkan Ryamizard Ryacudu yang digadang-gadang oleh PDIP tetap di posisi Menteri Pertahanan jika Prabowo tak minat duduk di sana.

Mahfud Md akhirnya juga digeser oleh Presiden Jokowi, dari proyeksi menjabat Jaksa Agung menjadi Menkopolhukam.

Posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan membuat kursi Menkopolhukam tak bisa diduduki mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko.

Padahal, semula Moeldoko diproyeksikan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan atau Menkopolhukam.

Seperti melansir tempo.co, Partai Gerindra keberatan bila jabatan Menkopolhukam diisi Moeldoko. Itu karena Moeldoko junior Prabowo di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Moeldoko Angkatan 1981, sedangkan Prabowo tujuh tahun di atasnya, yakni Angkatan 1974. Walhasil Moeldoko bertahan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Mengapa kursi Menkopolhukam jatuh ke tangan Mahfud Md?

Rupanya Mahfud lebih dekat dengan Prabowo.

"Tidak boleh Bapak ke kantor saya. Saya yang menghadap Bapak," ujar Mahfud Md pekan lalu, menirukan ucapan Prabowo. "Artinya, dia terbuka untuk bicara. Itu sikap sportif tentara."

Figur Mahfud Md, yang pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, memang lebih diterima oleh Prabowo.

Bahkan, Mahfud dinilai bisa menjadi "jembatan baru" bagi Presiden Jokowi dan Prabowo.

Mahfud sebagai Menkopolhukam sekaligus untuk mengatasi potensi friksi di kabinet, terutama bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.

Menkopolhukam memang bertugas mengkoordinasi kementerian dan lembaga di ketiga bidang tersebut.

Menurut Mahfud, hubungannya dengan Prabowo berjalan baik. Prabowo pun menyatakan siap bekerja sama dengannya selaku atasan.

Bahkan, dia menolak jika Mahfud, yang kantornya di sebelah Kementerian Pertahanan, datang ke kantornya.

Moeldoko enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal tergeser akibat Prabowo. Dia hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi masih menginginkannya dia bertahan di Istana.

"Sewaktu kami menghadap Pak Jokowi, beliau sampaikan, `Sampean bertiga (Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negar Pratikno, dan Moeldoko) harus tinggal di seputaran Istana`," ujarnya menirukan perintah Presiden Jokowi.

Pada Rabu pekan lalu, 23 Oktober 2019, baik Mahfud Md, Prabowo, maupun Moeldoko dipertemukan dalam sebuah perhelatan: Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar