Pasca Gibran Mundur, Keretakan Hubungan Prabowo-Jokowi Semakin Nampak
Akademisi sekaligus analis sosial politik Ubedilah Badrun foto : (/Instagram.com/@Ubedilahbadrun.offcial)
[INTRO]
Ubed, sapaan akrab Ubedilah, menyebut ketegangan tersebut tidak hanya terlihat dalam relasi politik, tetapi juga merambah hubungan ekonomi. Menurutnya, situasi itu mengindikasikan adanya perpecahan kongsi politik antara Prabowo dan Jokowi.“Saya katakan bahwa ada ketegangan struktural yang tinggi, nyata, nyata terlihat dan ini dalam relasi politik dan ekonomi sangat kuat. Pecah kongsi sangat nyata,” kata Ubed dalam siniar Opini Rakjat bertema Politik Memanas, Rupiah Melemah di kanal YouTube @Opraktv, dikutip Sabtu (21/11/2026).Meski melihat adanya keretakan hubungan, Ubed menilai Jokowi tetap berupaya menampilkan sikap politik yang seolah mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan pemahaman Jokowi terhadap budaya politik Jawa.“Tapi biasa kan Jokowi ini kan khatam soal budaya politik Jawa. Jadi narasi yang muncul tuh ya dukung pemerintahan Prabowo sampai selesai. Itu saya sudah hafal pola-polanya,” ujarnya.Lebih lanjut, Ubed menyebut pendekatan politik Jokowi sebagai Jawa Machiavellianism. Istilah tersebut merujuk pada praktik politik yang menurutnya mengedepankan strategi dan kalkulasi kekuasaan, tetapi dikemas melalui sikap serta komunikasi yang terkesan halus.“Pola-pola kalau teman saya sebut sebagai Machiavellianism Jawa, Jawa Machiavellianism. Jadi caranya, praktiknya sebenarnya Machiavellis, dia menghalalkan segala cara tapi tampilannya itu dengan gaya yang halus. Itu gayanya Jokowi,” ungkapnya.
Akademisi sekaligus analis sosial politik Ubedilah Badrun menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah mengalami keretakan. Ia melihat adanya ketegangan struktural yang semakin nyata di antara keduanya, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.
Ubed, sapaan akrab Ubedilah, menyebut ketegangan tersebut tidak hanya terlihat dalam relasi politik, tetapi juga merambah hubungan ekonomi. Menurutnya, situasi itu mengindikasikan adanya perpecahan kongsi politik antara Prabowo dan Jokowi.“Saya katakan bahwa ada ketegangan struktural yang tinggi, nyata, nyata terlihat dan ini dalam relasi politik dan ekonomi sangat kuat. Pecah kongsi sangat nyata,” kata Ubed dalam siniar Opini Rakjat bertema Politik Memanas, Rupiah Melemah di kanal YouTube @Opraktv, dikutip Sabtu (21/11/2026).Meski melihat adanya keretakan hubungan, Ubed menilai Jokowi tetap berupaya menampilkan sikap politik yang seolah mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan pemahaman Jokowi terhadap budaya politik Jawa.“Tapi biasa kan Jokowi ini kan khatam soal budaya politik Jawa. Jadi narasi yang muncul tuh ya dukung pemerintahan Prabowo sampai selesai. Itu saya sudah hafal pola-polanya,” ujarnya.Lebih lanjut, Ubed menyebut pendekatan politik Jokowi sebagai Jawa Machiavellianism. Istilah tersebut merujuk pada praktik politik yang menurutnya mengedepankan strategi dan kalkulasi kekuasaan, tetapi dikemas melalui sikap serta komunikasi yang terkesan halus.“Pola-pola kalau teman saya sebut sebagai Machiavellianism Jawa, Jawa Machiavellianism. Jadi caranya, praktiknya sebenarnya Machiavellis, dia menghalalkan segala cara tapi tampilannya itu dengan gaya yang halus. Itu gayanya Jokowi,” ungkapnya.
Baca juga : Ketika PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo
Ubed menilai dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi berpotensi menambah beban politik bagi pemerintahan saat ini. Terlebih, Prabowo juga dinilai tengah menghadapi persoalan instabilitas di kalangan elite politik yang membutuhkan penataan ulang konfigurasi kekuasaan.“Nah, sekarang ketegangan politik begitu tinggi, ini problem yang juga akan menambah masalah yang cukup berat buat Prabowo,” tuturnya.Karena itu, Ubed berpandangan Prabowo perlu melakukan penataan ulang terhadap relasi dan konfigurasi politik elite, terutama menyusul mundurnya Gibran dari posisi Wapres.“Dan Prabowo perlu menata ulang politik. Politik elitnya ya,” katanya.Ia menduga ketidakstabilan di lingkungan elite politik turut memengaruhi proses penentuan figur pengganti Gibran. Menurut Ubed, kondisi tersebut membuat Prabowo belum bisa segera memastikan nama yang akan diajukan untuk menduduki posisi Wapres.Ubed kemudian menyoroti perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 itu disebut mengalami penundaan menjadi 9 Desember 2026.“Karena pasti kita tahu sekarang kenapa enggak cepat mengajukan nama begitu ya? Tadinya (paripurna pemilihan Wapres di MPR) tanggal 2 Desember tiba-tiba mundur tanggal 9 Desember. Saya lihat sepertinya Prabowo sedang bingung,” ucapnya.Atas perubahan jadwal tersebut, Ubed menduga Prabowo masih menghadapi kesulitan dalam menentukan sosok yang tepat untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden.“Jadi kenapa mundur ya kan? Karena itu cuma menunjukkan bahwa betapa Prabowo sangat kesulitan untuk mencari siapa wakil presiden pengganti Gibran,” tandasnya.
Share:
Tags:




Komentar