Pemborosan Bulog Bayangi Swasembada Pangan

[INTRO]

Ambisi pemerintah mewujudkan swasembada pangan justru dibayangi pemborosan anggaran di tubuh Perum BULOG. Dalam audit pengelolaan cadangan pangan periode 2023 hingga Triwulan III 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi pembengkakan biaya pengadaan gabah dan beras hingga Rp8,41 triliun, disertai inefisiensi pengolahan, penumpukan stok, dan lemahnya pengendalian distribusi pangan.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK Nomor 7/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup pengelolaan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah oleh Perum BULOG untuk periode 2023 hingga Triwulan III 2025. Sejumlah titik rawan yang perlu ditelusuri meliputi dugaan penggelembungan harga, inefisiensi pengolahan, manipulasi kualitas dan kuantitas, konflik kepentingan dalammpenunjukan pemasok maupun surveyor, serta ketidak transparan pengadaan impor.

Ilustrasi:  Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Sabtu (18/4/2026). (Jambilink)

BPK juga menemukan keterlambatan dan potensi salah sasaran bantuan pangan terhadap 690.015 penerima serta belum efektifnya stabilisasi harga beras di 32 provinsi.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut bila temuan BPK tersebut dapat ditindaklanjuti secara transparan supaya bisa diusut secara tuntas.

Menurutnya, klasifikasi temuan BPK ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik dan Ia di Komisi IV DPR siap mendukung langkah antisipatif dengan adanya temuan tersebut. "Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipasi bisa dirumuskan. Komisi IV, tentunya sangat siap mendukung langkah antisipatif itu," kata Alex ketika dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Politisi PDI-P tersebut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto soal urusan harga gabah kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Alex meminta tidak ada salah tafsir dari memahami pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Alex pun mengingatkan Bulog mengenai pesan Presiden Prabowo terkait penyerapan gabah dan beras dari petani. Alex menyebut bila Prabowo telah mewanti-wanti harga gabah di tingkat petani harus terkendali. "Pesan utama Pak Presiden itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani, ini harus jadi perhatian untuk Bulog," ucapnya.

Alex juga mengingatkan agar harga tebus tersebut tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah di Indonesia jika ada yang membeli dengan harga di atas Rp 6.500. Menurutnya, Bulog perlu memperhatikan harga tebus di daerah setempat. "Katakanlah, pihak swasta di satu daerah, mampu membeli di atas Rp 6.500, misalnya, Rp 7.000 per Kg, maka Bulog kalau memang ingin memenuhi cadangannya di gudang di daerah tersebut, harus ikut harga setempat," ucapnya.

"Jangan malah tetap menebusnya dengan tarif yang ditetapkan, Rp 6.500 per Kg. Itu namanya menghilangkan kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, sebagaimana inti pesan dalam instruksi presiden. Jangan malah petani dikorbankan," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. (eMedia DPR)

Alex menegaskan instruksi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan petani sudah sangat terang. Dia meminta Bulog tidak menafsirkan berlebihan terkait instruksi tersebut. "Instruksi Presiden itu jelas, untuk menyejahterakan petani," ungkapnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan dukungan dan pengawalan dari BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional. Menurut dia, perseroan akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, profesional, dan akuntabel. 

Ahmad mengatakan bila Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. "Bulog komitmen jalankan Bulog sesuai tata kelola yang profesional, Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Rizal melalui keterangan yang diterima, Kamis (12/11/2026).

Auditor Negara Temukan Pemborosan Triliunan Rupiah

Sejak berdiri pada 1967, Perum Bulog mengemban mandat strategis sebagai BUMN stabilisasi harga dan penyedia Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas gabah atau beras serta jagung, guna melindungi petani sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Meski mengalami berbagai transformasi kelembagaan, peran itu tetap dipertahankan sebagai instrumen intervensi pemerintah—di mana sebelum 2025 Bulog mengandalkan pengadaan dalam maupun luar negeri melalui Gabah Kering Giling (GKG) atau beras atas penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mencegah harga produsen anjlok saat panen raya.

Pada 2023, realisasi pengadaan Bulog mencapai 3.415.554 ton atau 193,45 persen dari target RKP/RKAP sebesar 1.765.625 ton, lalu berlanjut pada 2024 sebanyak 4.679.105 ton atau 111,41 persen dari target RKAP sejumlah 4.200.000 ton. Memasuki 2025, pemerintah meluncurkan program Serap Gabah Petani (Sergap) sebagai penugasan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) lewat Surat Kepala Bapanas Nomor 24/TS.03.03/K/1/2025 dengan target 3.000.000 ton setara beras, sembari menghentikan pengadaan luar negeri.

Pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dilakukan langsung di lokasi panen maupun melalui penggilingan padi, kelompok tani, dan koperasi untuk memutus rantai distribusi panjang serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dengan patokan harga Rp6.500,00 per kilogram tanpa rafaksi berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-66 DP200/03/2025.

Skema temuan pembengkakan biaya Rp8,41 triliun. (diolah dari LHP BPK) 

Hingga 30 September 2025, realisasi Sergap menembus 3.069.937 ton setara beras atau 102,33 persen dari target, terdiri atas GKP 4.244.260 ton, GKG 6.863 ton, carry over impor 70.400 ton, serta beras 729.599 ton. Sebanyak 4.054.588 ton GKP atau 95,53 persen di antaranya telah diolah menjadi 2.061.425 ton beras Hasil Giling (HGL) di Sentra Penggilingan Padi (SPP) milik Bulog maupun mitra makloon, dengan pemeriksaan kualitas serta kuantitas oleh PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) dan tambahan kapasitas penyimpanan dari gudang filial, sewa, serta pinjam pakai sebesar 1.770.753 ton pada gudang filial.

Di balik capaian kuantitas itu, auditor BPK mencatat bahwa kebijakan Sergap belum didukung tata kelola serta pengendalian risiko yang memadai sehingga biaya pengadaan dan pengelolaan beras berpotensi membengkak sebesar Rp8.413.193.047.870,00. Berdasarkan olahan data sistem informasi Bulog di luar nilai persediaan awal, biaya pengadaan GKP beserta overhead pada 2025 diestimasi menyentuh Rp47.953.872.405.106,90.

Dugaan penyimpangan tata kelola membayangi program pengadaan beras Perum Bulog pada 2025. Temuan tersebut terekam dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas periode 2023 hingga triwulan III 2025 terkait kinerja Bulog. Dalam kebijakan tersebut, BULOG ditugaskan membeli GKP dengan harga Rp6.500 per kilogram tanpa membedakan kualitas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi harga gabah petani. Namun, pelaksanaannya berisiko meningkatkan biaya pengeringan, pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan akibat perbedaan kadar air serta kualitas gabah yang diserap.

BPK juga menyoroti persoalan pengolahan GKP menjadi beras, termasuk beras dengan spesifikasi HGL. Dalam rincian temuan yang dipublikasikan, terdapat peningkatan biaya pengolahan sekitar Rp4,41 triliun serta potensi peningkatan biaya pengadaan GKP sekitar Rp1,25 triliun. Persoalan tersebut mengindikasikan belum optimalnya pengendalian biaya dan tata kelola kerja sama pengolahan.

Auditor mencatat tren kenaikan harga komoditas sebelumnya berada di kisaran terukur, yakni GKP naik Rp1.000,00 per kilogram pada 2024 dan Rp500,00–Rp600,00 per kilogram pada 2025, GKG naik Rp1.100,00 per kilogram (2024) dan Rp700,00–Rp800,00 per kilogram (2025), serta beras medium naik Rp1.050 per kilogram (2024) dan Rp1.000,00 per kilogram (2025). Mengacu pada kenaikan harga pengadaan beras yang wajar pada 2025 sebesar Rp1.000,00 per kilogram, tambahan biaya pengadaan dan overhead semestinya hanya Rp3.069.937.000.000,00, namun realitas pemeriksaan lapangan menunjukkan kenaikan mencapai Rp3.740,51 per kilogram atau Rp11.483.130.047.870,00 sehingga menimbulkan selisih Rp8,41 triliun yang oleh auditor disorot memuat kenaikan tidak wajar berupa "potensi inefisiensi yang seharusnya dapat dihindari", di samping kenaikan wajar akibat harga petani serta lonjakan kuantum.

Masalah mutu turut memperparah pembengkakan anggaran setelah penghapusan rafaksi membuat Sergap diterapkan sebagai penyerapan "gabah dengan segala kualitas." Saat panen raya, swasta memborong gabah bermutu baik sehingga Bulog menerima GKP berkualitas rendah—berwarna kehitaman, mengandung butir hijau, dan berkecambah—yang berisiko mengalami "penurunan mutu lebih cepat" serta mendongkrak Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah.

Auditor merinci GKP yang telah diolah hingga 30 September 2025 memiliki kadar air rata-rata 26,1 persen (wet basis) dan kadar hampa atau kotoran rata-rata 8,09 persen, di mana dari total pengadaan GKP tercatat 1.082.957 ton berkadar air di atas 25 persen, 1.146.806 ton di atas 30 persen, 727.913 ton berkadar hampa di atas 10 persen, serta 453.282 ton berkadar hampa 15 persen. Kondisi itu menyeret rendemen pengolahan turun menjadi 50,84 persen dibandingkan perhitungan terakhir BPS tahun 2018 sebesar 53,38 persen, sehingga menciptakan selisih kurang 102.914 ton beras HGL dari potensi ideal 2.164.339 ton—atau setara potensi kenaikan biaya pengadaan CBP sebesar Rp1.253.168.340.900,00 berdasarkan HPP beras Rp12.176,85 per kilogram.

 

BPK merekomendasikan Direksi Perum BULOG memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), terutama dalam merumuskan kriteria mutu gabah, memitigasi risiko pengadaan, mengendalikan biaya pengolahan dan pengangkutan, serta mengoptimalkan komersialisasi hasil sampingan penggilingan.

BPK juga meminta peninjauan target dan efektivitas penyaluran beras SPHP bersama Bapanas agar intervensi stabilisasi harga dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi melihat pola permasalahan dalam pengadaan pangan tersebut bukanlah fenomena baru di Tanah Air. Di balik niat mengerek serapan produksi petani, pendekatan kebijakan yang dipilih justru membuka celah pemborosan anggaran negara.

"Modus-modus seperti ini kalau di sektor pangan memang jadi modus lama, bukan hal yang baru. Program Sergap tujuannya mengoptimalkan penyerapan GKP petani, hanya pola pendekatannya yang menjadi persoalan," ujar Badiul saat dihubungi Jumat (13/11/2026).

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi. (Media Indonesia)

Badiul menilai penentuan harga gabah memang menjadi kebijakan yang tricky, sebab ketiadaan batas kriteria mutu dan standar kekeringan minimal membuat gabah yang baru dipanen dari sawah dihargai terlalu tinggi hingga menurunkan rendemen penggilingan. Menurutnya, alasan menyelamatkan pendapatan petani tidak otomatis membenarkan penyeragaman harga tanpa melihat kualitas. "Bahasanya mereka tuh melindungi petani agar harga panen itu tidak jebol dan tidak rusak. Tetapi itu tidak serta-merta dibenarkan menggunakan pola pendekatan harga tetap yang kemudian berlaku untuk semua jenis gabah," kata Badiul.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mengkritisi klaim swasembada beras yang dinilainya belum dirasakan masyarakat. Menurutnya, harga beras yang terus naik di tengah stok yang melimpah menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola dan tata niaga pangan nasional. Hal tersebut menjadi sorotan, karena stok Bulog diklaim jadi yang tertinggi dalam sejarah tapi masyarakat justru membeli beras dengan harga tertinggi dalam sejarah. Maka ia menyebut tata kelola Bulog perlu dibenahi.

“Pemerintah menyatakan swasembada, stok Bulog disebut tertinggi dalam sejarah. Tetapi rakyat justru membeli beras dengan harga tertinggi dalam sejarah. Swasembada yang tidak membuat beras terjangkau adalah swasembada di atas kertas,” kata Slamet ketika dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Data BPS mencatat harga rata-rata beras eceran nasional pada September 2026 mencapai Rp15.769 per kilogram, dengan inflasi beras sembilan bulan berturut-turut. Harga di tingkat penggilingan pun sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Semua ini terjadi ketika cadangan beras pemerintah di Bulog berada di kisaran 4,5 juta ton. “Cadangan beras itu dibeli dengan uang rakyat. Fungsinya untuk menjaga harga, bukan sekadar dipamerkan angkanya. Kalau stok menumpuk sampai sebagian harus dilelang karena turun mutu, itu tanda ada yang salah dalam pengelolaannya,” tegasnya.

Slamet menilai penyaluran beras SPHP berjalan lambat. Serapan Bulog juga baru sekitar 14 persen dari produksi nasional, sehingga pembentukan harga masih dikendalikan rantai tata niaga yang belum diawasi secara memadai. Ia meminta HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dievaluasi bersamaan. HET yang lebih rendah dari harga penggilingan, menurutnya, sulit ditegakkan dan berisiko memukul penggilingan kecil.

Di sisi kelembagaan, Slamet menyoroti belum optimalnya peran Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengatur utama ketersediaan, stabilisasi harga, dan cadangan pangan nasional. Namun, perannya dinilai belum terlihat kuat di tengah gejolak harga beras.

Kelemahan itu, kata Slamet, juga tercermin dari pengelolaan keuangan Bapanas. BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Bapanas dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2024 dan 2025. Catatan BPK antara lain menyangkut pencatatan belanja barang serta keterbatasan pemeriksaan atas utang kepada pihak ketiga.

“Lembaga yang diberi mandat mengatur pangan nasional semestinya menjadi contoh tata kelola yang baik. Kalau laporan keuangannya sendiri belum tertib, wajar jika publik mempertanyakan efektivitasnya dalam mengelola cadangan dan menstabilkan harga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan temuan BPK sebelumnya bahwa tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah belum diatur secara jelas, serta adanya pembebanan biaya yang tidak semestinya dalam HPP beras Bulog.

Menurutnya, hal ini perlu dituntaskan sebelum pemerintah dan DPR memutuskan arah kelembagaan pangan dalam revisi UU Pangan, termasuk rencana peleburan Bapanas ke dalam Bulog.

“Pembenahan kelembagaan jangan hanya mengubah struktur. Yang lebih penting adalah memastikan fungsi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan jelas, akuntabel, dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan dukungan dan pengawalan dari BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

Menurut dia, perseroan akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, profesional, dan akuntabel.

Ahmad mengatakan bila Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional.  "Bulog komitmen jalankan Bulog sesuai tata kelola yang profesional, Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Rizal melalui keterangan yang diterima, Kamis (12/11/2026).

Jejak Korupsi di Bulog

Temuan BPK dengan nilai potensi pemborosan senilai triliunan rupiah tersebut, tampaknya belum menarik minat penegak hukum. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengaku belum menerima kabar mengenai persoalan dimaksud. "Saya belum dapat info terkait hal tersebut," kata Asep.

Meski demikian, bukan berarti penegak hukum sama sekali tutup mata terhadap dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan plat merah ini. Meski masih daalam skala yang tergolong kecil dan jangkauannya tergolong local, sejumlah kasus korupsi di lingjugan Bulog pernah menjadi garapan penegak hukum. Rentetan perkara korupsi yang menyeret pejabat dan kegiatan operasional Perum Bulog memperlihatkan rapuhnya pengawasan terhadap tata kelola pangan negara.

Penyimpangan ditemukan mulai dari pengadaan beras, pengelolaan cadangan beras pemerintah, hingga penjualan dan distribusi beras subsidi. Sejumlah perkara telah berujung vonis pengadilan, sementara lainnya masih ditangani aparat penegak hukum.

Berdasarkan riset dan data hingga November 2026, sejumlah perkara menunjukkan, praktik penyimpangan tidak hanya terjadi pada satu lini bisnis Bulog. Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai daerah, antara lain Bulukumba, Waingapu, Wamena, Parepare, serta Jakarta dan Banten. Polanya pun beragam, mulai dari dugaan manipulasi penyaluran, kekurangan persediaan di gudang, penjualan komoditas di luar prosedur, hingga penyimpangan dalam pengadaan beras.

Salah satu perkara yang telah memperoleh putusan hukum tetap adalah korupsi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bulog Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mantan pimpinan cabang Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, divonis empat tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sekitar Rp1,41 miliar. Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa maupun terdakwa pada Februari 2026.

Dalam perkara tersebut, penyaluran 710.467 kilogram beras SPHP dari total distribusi 1,34 juta kilogram diduga dilakukan tidak sesuai prosedur. Penyimpangan itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,14 miliar. Pada Mei 2026, Kejaksaan Negeri Bulukumba menerima pengembalian uang pengganti sebesar Rp1,41 miliar.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan cadangan beras di gudang Kambajawa. Audit khusus internal Bulog mencatat kerugian sekitar Rp12,11 miliar. Perkara tersebut telah dilimpahkan ke penuntut umum pada Agustus 2024.

Di Wamena, Papua, Kejaksaan juga mengusut dugaan penyimpangan penjualan beras CBP melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) serta SPHP sepanjang 2020–2023. Empat mantan pejabat Bulog ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menemukan dugaan penjualan kepada mitra tidak terdaftar, penggunaan rekening tidak resmi, penerimaan pembayaran tunai yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan, serta manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Kerugian negara dalam perkara Wamena ditaksir mencapai Rp8,93 miliar. Pada Agustus 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Di Jakarta dan Banten, perkara penjualan komoditas Bulog juga berujung pada proses pemidanaan. Audit BPKP menghitung kerugian negara sekitar Rp7,19 miliar. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kemudian mengeksekusi pengembalian uang pengganti sebesar Rp4,15 miliar pada Juni 2025.

Sementara itu, perkara pengadaan dan distribusi beras dalam negeri di Bulog Parepare, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa tidak semua perkara berakhir dengan pemidanaan. Mantan pimpinan cabang Bulog Parepare, Meizarani, yang didakwa dalam perkara dugaan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar, divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Makassar pada Juli 2024. Perkembangan upaya hukum lanjutan belum terkonfirmasi.

Perhatian juga tertuju pada penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020–2021. KPK menaksir kerugian negara sekitar Rp200 miliar dan telah menetapkan sejumlah individu serta dua korporasi sebagai tersangka. Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK turut mendalami pembentukan harga beras Bulog. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Bulog diperiksa sebagai saksi untuk mengurai proses pengadaan, pembentukan harga, serta hubungan penyediaan beras dengan perusahaan pelaksana distribusi bansos. Namun, pemeriksaan terhadap pejabat Bulog sebagai saksi tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka.

Rentetan perkara tersebut menambah panjang catatan persoalan hukum di lingkungan Bulog. Sebelumnya, lembaga pangan negara itu juga pernah terseret kasus impor beras Vietnam yang menjerat mantan Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo. Pada 2008, Widjanarko divonis 10 tahun penjara dalam perkara korupsi yang antara lain berkaitan dengan pengadaan komoditas Bulog.

Jauh sebelumnya, perkara Bulog Gate juga mengguncang pengelolaan keuangan negara. Kasus penggunaan dana nonbudgeter Bulog sebesar Rp40 miliar pada 1999 menyeret sejumlah pejabat negara dan menjadi salah satu perkara korupsi besar yang menyita perhatian publik pada awal reformasi.

Berulangnya perkara di sektor pengadaan, pergudangan, penjualan, dan distribusi menunjukkan pentingnya pembenahan pengawasan internal Bulog. Pengendalian stok fisik, transparansi penunjukan mitra, pencatatan transaksi, hingga penelusuran aliran pembayaran perlu diperiksa secara menyeluruh.

Di tengah agenda swasembada pangan, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Bulog mengelola cadangan pangan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas harga, penggunaan uang negara, dan kepentingan masyarakat. Karena itu, kebocoran dalam tata kelola Bulog berpotensi menggerus efektivitas kebijakan ketahanan pangan nasional.

BPK dan aparat penegak hukum juga perlu memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara proporsional. Potensi pemborosan harus ditelusuri untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab, sedangkan indikasi korupsi harus diuji melalui pembuktian hukum, termasuk penelusuran aliran uang dan pihak-pihak yang diuntungkan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan internal yang independen, perkara korupsi berisiko terus berulang dengan pola serupa dan hanya berganti lokasi maupun pelaku.

Rohman Wibowo

Ghivary Apriman