Soroti Penyusutan Hutan di Jawa, DPR Minta Evaluasi Kebijakan KHDPK
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dadang Naser (Istimewa)
Anggota Komisi VI DPR RI Dadang M. Naser menyoroti penyusutan luas kawasan hutan di Pulau Jawa yang dikelola Perum Perhutani setelah penerapan kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Luas kawasan yang sebelumnya mencapai 2,4 juta hektare kini tersisa sekitar 1,3 juta hektare.
Dadang menilai penyusutan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan KHDPK dan pelaksanaan program perhutanan sosial, terutama terkait efektivitas pengelolaan serta pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
“Penanganan lahan hutan Jawa yang tadinya 2,4 juta hektare (yang dikelola) oleh Perhutani, (dengan) adanya KHDPK, perhutanan sosial tinggal 1,3 juta hektare,” ungkap Dadang melalui keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai pelaksanaan program perhutanan sosial di Pulau Jawa belum berjalan optimal. Berdasarkan temuannya, hanya sekitar 30 persen program yang dinilai berhasil, sedangkan 70 persen lainnya belum menunjukkan hasil memuaskan. Bahkan, sebagian lahan yang telah diberikan kepada masyarakat diduga dialihgarapkan kepada pihak lain.
“Jadi harus ada regulasi yang dievaluasi tentang penyerahan hutan sosial yang ada di Jawa untuk dievaluasi mana yang betul-betul sukses. Karena tidak lebih dari 30 persennya yang sukses. 70 persennya tidak sukses, malah dioper garapan kepada yang lain. Nah ini mesti segera ditertibkan dengan aturan-aturan yang lebih jelas,” tegasnya.
Menurut Dadang, persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan regulasi dan penguatan pengawasan terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Tanpa aturan yang jelas, praktik alih garap berpotensi menyimpang dari tujuan awal program dan mengancam keberlanjutan kawasan hutan.
Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam tata kelola kehutanan di Pulau Jawa. Selain memberikan ruang bagi masyarakat sekitar hutan, pengelolaan kawasan harus tetap memperhatikan fungsi ekologis, khususnya perlindungan hutan lindung.
“Ini mesti segera ditertibkan dengan aturan-aturan yang lebih jelas. Supaya ada solusi-solusi jangan sampai hutan di Jawa tambah rusak. Karena di Jawa, hutan lindung itu minimal 30 persen sehingga karbon ini tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dadang mengusulkan penerapan skema agroforestry atau wanatani dalam penyelesaian persoalan perhutanan sosial. Skema ini dapat mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan budidaya tanaman pangan produktif sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Penyelesaian kehutanan sosial jadikan agroforestry untuk memperkuat pangan Indonesia. Kalau perhutannya diuntungkan, negara diuntungkan dengan pertahanan pangan, dan rakyat terutama diuntungkan,” jelas Dadang.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan KHDPK dan penataan pengelolaan perhutanan sosial. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan tata kelola yang memberikan manfaat bagi masyarakat, Perum Perhutani, dan negara.
“Di dudukan satu meja, mengevaluasi tentang hutan sosial KHDPK. Agar kembali saling menguntungkan, agar masyarakat di sekitar hutan juga tetap sejahtera, Perhutani juga tidak kehilangan kawasannya, dan hutan tidak kehilangan fungsinya,” pungkas Dadang.




Komentar