Gibran Mundur Bukan Karena Ijazah, Playing Victim Para Termul

[INTRO]

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka bahwa keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden tidak berkaitan dengan polemik ijazah (sebagaimana diberitakan law-justice.co 12/11/2026) patut diuji dengan fakta dan kronologi politik yang terjadi menjelang pengunduran dirinya. Sebab, terlalu banyak peristiwa penting yang justru menunjukkan bahwa persoalan ijazah menjadi salah satu faktor utama yang membayangi berakhirnya masa jabatan Gibran.

Gibran boleh saja mengatakan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi yang diambil melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia juga boleh menegaskan bahwa seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Namun, dalam membaca sebuah peristiwa politik, pernyataan seorang pejabat tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pengujian melalui fakta, kronologi, dokumen hukum, dan peristiwa politik yang mendahuluinya.

Pertanyaannya sederhana: kalau benar pengunduran diri Gibran tidak berkaitan dengan ijazah, mengapa ia mundur justru ketika persoalan ijazahnya memasuki babak paling serius di DPR?

Mari kita lihat rangkaian faktanya.

Pertama, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat.

MK secara khusus menyoroti penggunaan certificate of attendance yang dinilai bukan merupakan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Memang, MK tidak mengabulkan permohonan pembatalan atau diskualifikasi Gibran karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Artinya, putusan tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagai keputusan MK yang secara langsung membatalkan jabatan Gibran. Namun, substansi pertimbangan mengenai bukti pendidikan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kedua, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Dengan demikian, persoalan ijazah Gibran bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial atau tuduhan kelompok politik tertentu. Persoalan tersebut telah memasuki ranah peradilan dan menghasilkan putusan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi pendidikan yang dipersoalkan.

Perlu digarisbawahi, putusan MA tersebut merupakan perkara tata usaha negara mengenai keabsahan dokumen penyetaraan, bukan putusan yang secara langsung menyatakan Gibran melakukan tindak pidana atau otomatis memberhentikannya sebagai Wakil Presiden. Namun, konsekuensi administratif dan konstitusional dari putusan tersebut tetap menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan.

Ketiga, persoalan semakin serius ketika pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Ini bukan angka kecil. Ada anggota DPR dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat yang ikut menandatangani usulan tersebut. Substansi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Dengan kata lain, persoalan ijazah telah berkembang menjadi persoalan konstitusional yang dibawa ke lembaga perwakilan rakyat.

Ini merupakan fakta politik yang sangat penting. Sebab, sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR, sudah ada 120 anggota DPR yang mengajukan langkah politik untuk mempersoalkan kelayakan dirinya sebagai Wakil Presiden.

Keempat, pada 12 November 2026, DPR sebenarnya telah menjadwalkan rapat paripurna yang salah satu agendanya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Namun, rapat paripurna itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.Kronologi ini sulit dipisahkan dari polemik ijazah.Bayangkan, sehari sebelumnya 120 anggota DPR mengajukan HMP untuk mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Kemudian, pada hari berikutnya, sebelum agenda paripurna berjalan, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.Akibatnya, agenda politik yang berpotensi membawa persoalan Gibran ke proses pemakzulan tidak berlanjut sebagaimana rencana semula.Apakah kedua peristiwa itu tidak berkaitan? Secara faktual, keduanya memiliki hubungan kronologis dan substansi yang sangat dekat. Namun, apakah tekanan HMP merupakan satu-satunya alasan Gibran mundur, tentu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Di sinilah letak persoalan pernyataan Gibran.Ia mengatakan mundur bukan karena ijazah. Akan tetapi, rangkaian peristiwa justru menunjukkan bahwa polemik ijazah sedang berada pada titik paling menentukan ketika keputusan pengunduran diri itu disampaikan.

Kalau persoalan ijazah memang tidak memiliki hubungan dengan pengunduran diri, seharusnya Gibran dapat menjelaskan secara terbuka apa alasan konkret yang membuatnya memilih meninggalkan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan berakhir.Sebab, dalam surat pengunduran diri yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran hanya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik.Artinya, publik belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar terukur mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Dengan demikian empat peristiwa tersebut membentuk satu rangkaian yang memperlihatkan bagaimana polemik ijazah berkembang dari persoalan administrasi pendidikan menjadi persoalan hukum dan akhirnya memasuki arena politik ketatanegaraan. Gibran boleh mengatakan bahwa ia mundur bukan karena ijazah. Tetapi publik juga berhak mempertanyakan pernyataan tersebut berdasarkan fakta yang terjadi.Sebab, dalam kehidupan bernegara, kebenaran sebuah pernyataan tidak cukup ditentukan oleh siapa yang mengucapkannya. Kebenaran harus diuji melalui bukti, dokumen, kronologi, dan pertanggungjawaban.

Persoalan Politik Jangan Mengabaikan Aspek Hukumnya

Lalu, bagaiana dengan pernyataan bahwa seluruh dokumen pendidikannya lengkap ?. Pernyataan bahwa dokumen pendidikan sudah diserahkan kepada pengadilan juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

Dalam hukum, menyerahkan dokumen berbeda dengan membuktikan keabsahan dokumen. Keberadaan dokumen berbeda pula dengan terpenuhinya persyaratan hukum yang harus dibuktikan melalui dokumen tersebut.Apalagi, MK telah memberikan catatan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setara SMA. Sementara MA telah mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan yang dipersoalkan.

Karena itu, pernyataan bahwa semua dokumen sudah diserahkan tidak boleh digunakan untuk menutup ruang pemeriksaan publik terhadap substansi dokumen tersebut.Publik berhak mengetahui apakah dokumen yang dimaksud benar-benar memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu.Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal standar konstitusional yang berlaku sama bagi setiap warga negara yang hendak menduduki jabatan publik.

Dibalik itu semua, ada satu persoalan yang jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai alasan Gibran mundur.Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan keputusan politik dan konstitusional yang harus diproses sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, berhentinya seseorang dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus persoalan hukum atau administrasi yang telah muncul selama ia menjabat.

Jika terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, keabsahan dokumen pendidikan, atau konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, semuanya harus dijelaskan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Jangan sampai pengunduran diri justru membuat persoalan yang seharusnya diperiksa secara terbuka menjadi kehilangan momentum untuk mendapatkan kejelasan. Begitu pula DPR. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR merupakan hak konstitusional yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum. Memang, pengunduran diri Gibran mengubah situasi dan objek persoalan politik tersebut. Tetapi perubahan status jabatan tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi pangkal kontroversi.

Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya disuguhi narasi bahwa Gibran mundur demi kepentingan bangsa, kecintaan kepada rakyat, atau agar pemerintahan berjalan lebih tenang.Semua itu merupakan pernyataan politik yang boleh disampaikan. Tetapi pernyataan politik tidak dapat menggantikan penjelasan hukum.Menurut Anda bagaimana ?