Kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah.
Kasus dugaan penyelewengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) perlu ditindaklanjuti lebih serius oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan audit menyeluruh.
"Tentunya perumusan pasal-pasal ke depan adalah melakukan pembatasan-pembatasan yg sifatnya pengawasan, tadi juga dalam rapat kemungkinan akan dibentuk badan atau tiga lembaga," kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang pembentukan provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ucap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat.
Wakil Ketua Badan Anggagran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said terjatuh saat Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini, Kamis (30/6).
DPR menolak proses naturalisasi Jordi Amat menjadi warga negara Indonesia (WNI). Keinginan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong untuk menaturalisasi sejumlah pemain sudah muncul sejak pertengahan tahun lalu, termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh.
Anggota DPR RI Komisi X, Syaiful Huda blak-blakan memaparkan alasan penolakan naturalisasi Jordi Amat untuk Timnas Indonesia.