Gibran Mundur, Bagaimana Nasib IKN?

law-justice.co - Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Kamis, 12 November 2026, ia mengirimkan surat pengunduran diri ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden saat ini kosong.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Saipul, menilai mundurnya Gibran dari kursi RI-2 dapat berdampak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, IKN dibangun pada era Presiden Joko Widodo yang notabene merupakan ayah kandung Gibran. 

"Akan berpengaruh kepada political will atau keinginan politik Prabowo untuk melanjutkan IKN," ucapnya.

Lebih lanjut Saipul menyebutkan beberapa opsi yang dapat terjadi setelah Gibran tak menjabat Wakil Presiden. Yang paling ekstrem, sebutnya, pembangunan IKN dapat dibatalkan. Jika itu terjadi, ia menyarankan IKN dijadikan aset milik pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun provinsi. 

Opsi yang kedua, pembangunan IKN tetap berlanjut tetapi tidak menjadi skala prioritas Prabowo. Saipul menyebut Prabowo akan memprioritaskan programnya seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Walau demikian, pengajar program studi Administrasi Publik itu menilai pembangunan IKN sulit dibatalkan. Pasalnya, megaproyek IKN telah diatur dalam Undang-Undang 3/2022 tentang Ibukota Negara. 

Jika Prabowo berniat membatalkan IKN, ujar Saipul, maka Prabowo harus membuat undang-undang baru atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir aturan sebelumnya. 

Pembatalan proyek IKN juga dinilai dapat memberikan preseden buruk terhadap pemerintah. Pembatalan proyek IKN, kata Saipul, menunjukkan bahwa konsep dan rencana besar yang dimiliki seorang presiden dapat berubah seketika terjadinya pergantian pemimpin. 

"Itu cara pikir yang kurang baik dalam mengelola negara," tegasnya. 

Ia mendorong agar pemerintah menjadikan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Bukan kepentingan politik yang momentum dan berlangsung sesaat.

Mengutip kaltimkece.id yang telah menghubungi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, untuk mengonfirmasi kelanjutan pembangunan IKN setelah Gibran tak menjadi Wakil Presiden. Ia menolak memberikan komentar.

"Suasana politik lagi panas," ucapnya melalui pesan WhatsApp.