Ini Koleksi Mobil dan Motor Gibran Usai Mundur dari Wakil Presiden

law-justice.co - Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki tujuh unit kendaraan pribadi senilai Rp286,5 juta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang disampaikan pada 23 Maret 2026. Daftar isi garasi tersebut kembali menjadi sorotan setelah ia resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11).

Berdasarkan data e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seluruh koleksi alat transportasi dan mesin milik Gibran berstatus hasil sendiri. Koleksi tersebut terdiri dari tiga unit sepeda motor dan empat unit mobil dengan tahun pembuatan yang cukup beragam, bahkan ada yang tergolong klasik.

Pada lini roda dua, Gibran memiliki motor matic Honda Scoopy tahun 2015 yang ditaksir senilai Rp6,5 juta. Selain itu, terdapat motor klasik Honda CB-125 tahun 1974 dengan nilai Rp5 juta, serta motor bergaya Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta.

Sementara itu, untuk roda empat, garasi Gibran diisi oleh jajaran mobil keluarga dan niaga ringan yang umum ditemui di jalanan Indonesia. Ia melaporkan kepemilikan dua unit Toyota Avanza, masing-masing lansiran tahun 2016 senilai Rp75 juta dan tahun 2012 senilai Rp50 juta.

Dua mobil lainnya adalah Isuzu Panther tahun 2012 yang tercatat memiliki nilai Rp55 juta, serta Daihatsu Gran Max tahun 2015 dengan taksiran nilai yang sama, yakni Rp55 juta.

Secara keseluruhan, nilai aset kendaraan ini hanya mengambil porsi kecil dari total harta kekayaan Gibran yang mencapai Rp27.915.654.176 atau sekitar Rp27,91 miliar tanpa catatan utang. Mayoritas kekayaannya disumbang oleh aset tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang yang tersebar di Surakarta dan Sragen dengan nilai total Rp17,44 miliar.

Selain itu, Gibran juga melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp5,55 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp4,35 miliar serta harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta.

Mobil negara usai mundur

Meski memiliki koleksi kendaraan pribadi yang terbilang sederhana, Gibran tetap berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dari negara setelah resmi melepas jabatan Wakil Presiden. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Merujuk pada Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk atas permintaan sendiri, berhak memperoleh fasilitas kendaraan milik negara lengkap beserta pengemudinya.

Surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden telah disampaikan Gibran kepada MPR, Kamis (12/11), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi surat serupa juga telah diterima dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain fasilitas kendaraan dinas dan sopir, negara juga menjamin sejumlah hak administratif dan keuangan lainnya bagi Gibran usai berhenti dengan hormat, di antaranya:

1. Rumah kediaman

Negara menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya sesuai Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, ditambah dukungan staf dari unsur pegawai negeri.

2. Uang pensiun

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat, di luar tunjangan jabatan.

3. Tunjangan dan biaya rumah tangga

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, negara menanggung tunjangan pensiun serta biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, dan telepon.

4. Perawatan kesehatan

Berdasarkan Pasal 7, seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya juga ditanggung penuh oleh negara.

Seluruh hak keuangan, tunjangan, biaya rumah tangga, dan layanan kesehatan tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pemberian hak ini hanya akan berhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.