Soal Politik Main Raja-Rajaan

law-justice.co - Demokrasi Indonesia terancam mundur ke era neo-feodalisme atau feodalisme baru.

Elite politik kini semakin gemar merawat budaya patron-klien dan tak sungkan-sungkan mengomersialkan gelar adat demi melanggengkan kekuasaan elektoral.

Polemik penobatan Joko Widodo sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor di Kupang pada tanggal 1 Agustus 2026 menunjukkan bagaimana sakralitas tradisi direduksi menjadi sekadar alat pencitraan instan yang memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Demokrasi Indonesia yang sejak jaman Orde Baru dan jaman reformasi sudah berjalan limbung terpincang-pincang karena senantiasa dihadang kekuatan kuasa politik kapitalisme oligarkis, kini rupanya semakin berjalan mundur ke dalam lorong gelap feodalisme baru.

Ketika seorang tokoh nasional bersedia dinobatkan sebagai sesepuh raja adat tanpa melalui konsensus keluarga trah yang sah, yang disembah bukan lagi nilai budaya, melainkan syahwat kekuasaan yang haus legitimasi.

Gelar adat kini berubah fungsi menjadi jubah retorik. Ia dipakai untuk menutupi kebijakan publik yang compang-camping dengan wangi dupa tradisi.

Memang para elite politik di negeri ini gemar benar bersafari budaya dan juga dogmatisme agama, guna memungut mahkota dari pinggiran negeri, lalu mengenakannya demi mendulang tepuk tangan dan elektabilitas politik elektoral.

Strategi simbolis ini rupanya sudah lama berjalan secara sistematis, mulus.

Pemanfaatan mitos masa lalu menciptakan kesan pemimpin yang dipilih alam, terutama oleh mesin politik modern berupa para buzzer-influenzer termasuk para bigot, sementara legitimasi kultural dipakai agar elite tampak merangkul rakyat jelata.

Ruang publik yang kritis pun diredupkan menjadi ruang sentimental berbasis kebudayaan, di mana ikatan emosional instan dibentuk melalui atribut kebesaran semu.

Dampaknya sangat berbahaya bagi republik. Sakralitas tradisi dilecehkan demi kepentingan sesaat, konflik horizontal meletus akibat penolakan ahli waris sah, dan politik gagasan mengalami dekadensi menjadi kultus individu.

Sudah saatnya tokoh nasional berhenti merendahkan marwah kebudayaan daerah.

Datanglah sebagai pelayan publik yang bersahaja, bukan sebagai raja lalim bermahkota kertas yang memecah belah persaudaraan bangsa.

FEODALISME BARU DAN PATRONASE

Fenomena feodalisme baru, budaya patron-klien, dan komersialisasi gelar adat terkait penobatan Joko Widodo sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor di Kupang pada Agustus 2026 ini sebenarnya ada landasan konsep teoritisnya.

Konsep teoretis mengenai kemunduran demokrasi menuju patronase dan neo-feodalisme ini banyak dibahas oleh ilmuwan sosiologi politik dan antropologi terkemuka, seperti Ben Anderson (analisis tentang kekuasaan dan kultur “pola Jawa kuno/bos-klien”), dan Clifford Geertz (teater politik dan kekuasaan simbolik), serta pengamat lokal yang mengkaji oligarki dan patronase elite di Indonesia.

Ben Anderson (Benedict Richard O’Gorman Anderson, 1936–2015) adalah seorang sejarawan, ilmuwan politik, dan indonesianis terkemuka asal Amerika Serikat yang menjadi profesor di Universitas Cornell.

Ia sangat terkenal secara global berkat buku teorinya tentang nasionalisme berjudul Imagined Communities serta sikap kritisnya terhadap rezim Orde Baru di Indonesia.

Buku Ben Anderson mengenai kekuasaan Jawa kuno dan pola patron-klien berjudul “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia” (pertama kali terbit sebagai esai terpisah berjudul “The Idea of Power in Javanese Culture” pada 1972, lalu dibukukan oleh Equinox Publishing pada tahun 2006).

Clifford Geertz (1926–2006) adalah seorang antropolog asal Amerika Serikat yang sangat terkenal. Ia dikenal luas karena penelitian mendalamnya mengenai kebudayaan dan agama di Indonesia (terutama di Jawa dan Bali) serta Maroko, serta pengembangannya dalam bidang antropologi simbolik dan tafsir kebudayaan.

Buku Clifford Geertz tentang teater politik dan kekuasaan simbolik adalah “Negara Teater: Negara Teater di Bali Abad Kesembilan Belas” (diterbitkan asli oleh Princeton University Press pada 1980, dan edisi terjemahan Indonesianya diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya pada tahun 2000).

Prof. Dr. Aloysius Sartono Kartodirdjo (15 Februari 1921 – 7 Desember 2007) adalah seorang sejarawan terkemuka Indonesia yang dikenal sebagai pelopor penulisan sejarah dengan sudut pandang Indonesiasentris (berpusat pada bangsa Indonesia, bukan kolonial). Ia sering dijuluki sebagai Bapak Sejarah Indonesia modern.

Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo menulis sejumlah karya penting yang menyoroti transformasi sosial, struktur kekuasaan, budaya politik, dan modernisasi di Indonesia. Buku-buku utamanya yang menyentuh dinamika kekuasaan, tradisi, dan perubahan kemasyarakatan.

Salah satu bukunya “Modern Indonesia, Tradition and Transformation: A Socio-Historical Evolution”, Gadjah Mada University Press, 1984.

Buku ini mengkaji evolusi sosial-historis masyarakat Indonesia dalam menghadapi transisi dari pola tradisional menuju struktur modern.

Kultus Individu dan Teater Politik, itulah pokok pembahasan ketika Clifford Geertz bicara mengenai “The Theater State” ysng menjelaskan bagaimana ritual, simbol, dan gelar digunakan elite untuk memproduksi legitimasi mistis ketimbang substansi kebijakan publik.

Ben Anderson banyak mengupas watak kekuasaan di Jawa dan Indonesia yang kerap mewariskan mentalitas ksatria/raja, di mana hubungan patron-klien mengalahkan rasionalitas modern demokrasi elektoral.

Sosiologi politik memandang penggunaan atribut tradisional oleh politisi sebagai “staged authenticity” (keaslian yang direkayasa) demi meraup dukungan emosional massa tanpa basis konsensus kultural yang genuine. Inilah komodifikasi tradisi.

Inilah kritik atas gejala sosial-politik berupa dekadensi politik gagasan. Utamanya ketika ruang publik yang rasional direduksi menjadi sentimen simbolik kebudayaan.

Krisis Legitimasi pun mengemuka. Pengangkatan gelar tanpa konsensus trah memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.

Telah terjadi transaksionalisme simbolik, ketika gelar adat beralih fungsi menjadi jubah retorik pelindung citra kekuasaan.