Kepuasan Publik Merosot, Pemerintahan Gagal Ditata

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto merosot tajam dalam sembilan bulan terakhir. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi hanya 51,1 persen pada Juli 2026. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menilai kemerosotan itu dipicu kegagalan pemerintah membangun kabinet yang kompeten serta pelaksanaan sejumlah program unggulan yang dinilai bermasalah.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menilai hasil survei tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut dia, penurunan kepercayaan publik merupakan konsekuensi dari kegagalan pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang dinilai kompeten dan berintegritas. "Kegagalan Presiden adalah menata dan menjalankan pemerintahan yang bisa dipercaya kompeten dan berintegritas setelah satu setengah tahun rakyat bersabar," ujar Saiful, Jumat (31/7).

Ia mengatakan persoalan tersebut bermula sejak pembentukan kabinet yang dinilai terlalu gemuk dan lebih mengedepankan kompromi politik dibanding profesionalisme. "Kabinet supergemuk dibentuk dengan banyak menteri yang diangkat lebih karena pertimbangan kroni dan politik, bukan kompetensi maupun rekam jejak integritas. Sebagai ilmuwan politik, saya sendiri tidak mengenal sebagian besar menteri-menteri itu," katanya.

Saiful menilai persepsi negatif publik kemudian semakin menguat akibat pelaksanaan tiga program utama pemerintahan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan kebijakan yang disebutnya sebagai militerisasi ruang sipil. "Selama satu setengah tahun ini wajah pemerintahan Prabowo didominasi oleh tiga program tersebut. Itu yang paling sering dipidatokan dan mendapat alokasi anggaran terbesar sehingga sejak awal memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal," ujarnya.

Menurut Saiful, baik MBG maupun KDMP tidak dirancang berdasarkan pertimbangan teknokratis sehingga pelaksanaannya menghadapi banyak persoalan. "MBG dan KDMP tidak didasarkan pada pertimbangan teknokratik. Dalam pelaksanaannya terbukti buruk, bahkan terancam bangkrut tetapi tetap dipaksakan berjalan," katanya.

Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah terjadi dua kali dalam waktu kurang dari dua tahun sebagai indikator lemahnya tata kelola program. "Belum genap dua tahun sudah dua kali dilakukan pergantian Kepala BGN yang ditunjuk tanpa pertimbangan teknokrasi. Itu menunjukkan desain kebijakannya sendiri bermasalah," ujarnya.

Saiful menilai akumulasi persoalan tersebut akhirnya membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. "Semua ini melahirkan kritik luas di kalangan ahli dan masyarakat. Publik kemudian menyimpulkan bahwa MBG dan KDMP berjalan buruk. Itu menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap Presiden," katanya.

Hasil survei SMRC menunjukkan penurunan kepuasan terhadap Presiden berjalan seiring dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap berbagai indikator makro. Sentimen positif terhadap kondisi ekonomi nasional merosot menjadi 15,7 persen, sementara penilaian negatif melonjak menjadi 49,4 persen—tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Penilaian positif terhadap kondisi politik turun menjadi 13,5 persen, sedangkan terhadap penegakan hukum menjadi 26,4 persen.

SMRC juga menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Korelasi antara kepuasan terhadap Presiden dengan penilaian kondisi ekonomi mencapai 0,996, kondisi politik 0,994, dan penegakan hukum 0,965, menunjukkan bahwa perubahan persepsi publik terhadap tiga sektor tersebut sangat berkaitan dengan naik turunnya approval rating Presiden.

Survei ini melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak dari seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sebanyak 83,8 persen responden diwawancarai melalui telepon dan 16,2 persen melalui tatap muka, dengan margin of error ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.