Menkeu Purbaya, Koboi Data di Negeri yang Takut Kebenaran Fakta

[INTRO]

Di negeri yang setiap harinya menatap layar ponsel lebih lama daripada menatap kenyataan, kebenaran sering kali tak lahir dari data, melainkan dari siapa yang berani mengklaimnya. Pejabat yang menyodorkan angka bisa segera dituduh “cari panggung”, sementara mereka yang menyembunyikan fakta justru dipuji “menjaga stabilitas”.

Fenomena tersebut tergambar dari pernyataan Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi yang ikut buka suara mengomentari soal pola komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai sering melontarkan kritik pedas (sentilan) kepada pejabat lain di ruang publik.

Dia memperingatkan bahwa gaya komunikasi `baku tikam` antar anggota kabinet tersebut berpotensi mengancam soliditas pemerintahan Prabowo. Melalui kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menilai bahwa perbedaan pandangan antar pejabat seharusnya diselesaikan di ruang tertutup, bukan dipertontonkan di depan umum.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan, dikutip law-justice co (30/10/2025).

Kalau kita cemati sebenarnya Purbaya Yudhi Sadewa, tampil bukan sebagai penggertak, atau pengganggu stabilitas melainkan sebagai “koboi data” yang menembak dengan angka, bukan emosi. Namun langkah seperti itu justru membuat sebagian elite gelisah seolah kebenaran yang disampaikan di depan publik lebih berbahaya daripada kesalahan yang disembunyikan di ruang rapat.Di sinilah absurditas birokrasi Indonesia menemukan panggungnya: keberanian berbicara dianggap ancaman, sementara diam justru dijadikan simbol loyalitas.

Padahal, bangsa yang sehat seharusnya tumbuh dari debat, bukan dari bisu. Kritik bukan bentuk perlawanan, melainkan vitamin bagi logika kekuasaan. Tapi pertanyaannya: apakah kita benar-benar siap hidup dalam ruang yang terang oleh data, atau masih betah bersembunyi di balik bayang-bayang “soliditas”?

Dari sini, muncul tiga pertanyaan yang perlu dijawab dengan kepala dingin dan hati jernih:: Mengapa keberanian berbicara dengan data justru dianggap ancaman di birokrasi Indonesia?. Apakah “soliditas pemerintah” benar-benar menjaga stabilitas, atau justru membungkam koreksi internal?. Dan terakhir, apakah publik Indonesia masih menilai kebenaran dari bukti, atau dari siapa yang berbicara?

Keberanian Berbicara Ancaman di Birokrasi Indonesia?

Dalam ekosistem birokrasi Indonesia, kebenaran sering kali bukan soal apa yang disampaikan, tapi siapa yang mengatakannya dan seberapa jauh ia berani melawan arus “harmoni semu”. Itulah sebabnya, keberanian seperti yang ditunjukkan Purbaya Yudhi Sadewa kerap dianggap sebagai gangguan. Ia bicara dengan data, tapi dituduh menebar kegaduhan; ia berargumen dengan logika, tapi diserang dengan sentimen loyalitas. Fenomena ini bukan anomali, melainkan cermin dari budaya politik yang lebih menghargai keseragaman suara ketimbang kejernihan fakta.

Di banyak lembaga publik, istilah “soliditas” telah bergeser maknanya: dari semangat kerja bersama menuju ritual keseragaman yang membungkam perbedaan. Dalam struktur yang hierarkis, pejabat yang menegur atasan atau mengoreksi kebijakan sering kali tidak dianggap “kritis”, tapi “tidak loyal”. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) mencatat, lebih dari 60% ASN dan pejabat publik mengaku takut menegur atau mengkritik atasan karena khawatir dinilai tidak mendukung kebijakan pimpinan. Artinya, birokrasi kita dibangun bukan di atas kejujuran institusional, tapi pada rasa takut yang dilembagakan.

Kondisi ini diperparah oleh budaya politik yang menganggap harmoni lebih penting daripada akurasi. Padahal, harmoni tanpa kebenaran hanyalah dekorasi kekuasaan. Ketika pejabat seperti Purbaya menyampaikan data secara terbuka misalnya, soal ketimpangan fiskal, efisiensi anggaran, atau integritas kebijakan ekonomi  reaksi yang muncul bukan refleksi, melainkan resistensi. Ia dianggap “koboi”, padahal hanya membaca angka dengan jujur.

Kita melihat pola yang sama dalam pengalaman tokoh seperti Faisal Basri, ekonom independen yang berkali-kali diserang hanya karena menyodorkan data yang tak sesuai dengan narasi resmi. Di negeri ini, keterusterangan lebih berisiko daripada kebohongan sistematis.

Data global memperkuat paradoks ini. Laporan Transparency International 2024 menempatkan Indonesia di skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (peringkat 115 dunia)  stagnan selama beberapa tahun terakhir. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi indikator bahwa transparansi belum menjadi budaya, melainkan formalitas administratif. Kita punya undang-undang keterbukaan informasi, tapi praktiknya sering berujung pada stempel “rahasia negara”. Dalam logika seperti itu, pejabat yang membuka data publik malah dianggap membocorkan rahasia, bukan menjalankan akuntabilitas.

Budaya birokrasi yang demikian melahirkan “ketakutan sistemik” terhadap keterbukaan. Setiap data dianggap senjata politik; setiap klarifikasi dianggap kritik. Maka, mereka yang berani bicara dengan data seperti Purbaya, otomatis menjadi ancaman bukan karena ia salah, tapi karena ia mengusik kenyamanan struktur yang selama ini hidup dari kompromi dan basa-basi.

Padahal, dalam negara yang sehat, transparansi bukan kebocoran, melainkan oksigen pemerintahan. Data adalah alat untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Tetapi di republik ini, pejabat yang jujur sering kali berjalan sendirian. Ia dipuji publik, tapi disindir kolega; dianggap berani, tapi dicap tidak kompak. Itulah harga yang harus dibayar ketika rasionalitas bertabrakan dengan budaya feodal birokrasi.

Purbaya mungkin tidak sempurna, tapi keberaniannya membuka ruang baru: bahwa pejabat bisa loyal tanpa harus diam, bisa mendukung presiden tanpa harus mematikan akal sehat. Dalam konteks seperti ini, ia bukan koboi yang menembak liar, melainkan koboi data  menembak tepat pada jantung budaya birokrasi yang takut pada cermin kebenaran.

Soliditas atau Sterilisasi ?

Di atas kertas, “soliditas pemerintah” terdengar indah  seolah seluruh elemen kekuasaan bergerak serempak, berirama, dan berfokus pada tujuan bersama. Namun di lapangan, istilah itu sering menjelma jadi mantra sakti untuk menutup mulut, meredam kritik, dan mensterilkan perbedaan. Dalam kultur politik Indonesia yang sarat feodalisme dan loyalitas emosional, soliditas tidak selalu berarti sinergi. Kadang, ia hanyalah kedisiplinan semu yang dibangun di atas rasa takut kehilangan posisi.

Inilah jebakan yang kini mulai terasa di era pasca-Pemilu 2024  saat hampir semua partai besar merapat ke poros kekuasaan. Dari Golkar, Gerindra, PDIP, NasDem, hingga Demokrat, semua nyaris bersatu dalam satu wadah besar yang disebut “koalisi stabilitas nasional”. Tapi, di balik koalisi gemuk itu, ada risiko yang tak kalah besar: hilangnya suara korektif. Oposisi melemah, kritik internal disamakan dengan pengkhianatan, dan pejabat yang berbeda pandangan dianggap mengganggu harmoni. Stabilitas memang tercapai, tapi dengan harga: kebisuan.

Padahal, dalam tata kelola pemerintahan modern, soliditas sejati tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari koordinasi berbasis data. Soliditas sehat justru tumbuh dari ruang yang memberi tempat bagi kritik  seperti dalam sistem checks and balances di negara demokratis yang matang. Namun yang sering muncul di Indonesia adalah soliditas semu: sebuah koreografi komunikasi politik di mana semua pejabat harus tersenyum di depan kamera, meski di balik layar banyak yang tak setuju.

Contohnya bisa dilihat dari dinamika komunikasi publik pemerintah belakangan ini. Survei Kompas (Agustus 2024) menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah menurun dari 72% pada 2022 menjadi 56% pada 2024, terutama dalam isu-isu ekonomi seperti data kemiskinan, subsidi energi, dan utang negara. Artinya, masyarakat mulai sadar bahwa bukan data yang dikedepankan, melainkan narasi politik yang dikurasi. Publik tidak lagi mencari “soliditas pemerintah”, tapi “kejujuran negara”.

Purbaya Yudhi Sadewa menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Ia tidak sedang menantang pemerintah, tapi menantang budaya di dalamnya  budaya yang lebih takut pada friksi ketimbang salah arah. Ketika ia berbicara dengan data dan mengoreksi kebijakan fiskal atau investasi yang tak sinkron, ia dianggap “mengganggu soliditas”. Padahal, ia justru sedang menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto, yang berulang kali menegaskan, “Saya ingin para menteri saya berani bicara data dan fakta, jangan hanya menyenangkan telinga saya.”

Pernyataan Prabowo itu menjadi paradoks tersendiri. Di satu sisi, presiden menuntut transparansi dan keberanian intelektual. Tapi di sisi lain, sebagian elite di bawahnya masih hidup dalam logika lama  bahwa kesetiaan diukur dari seberapa sering seseorang mengangguk, bukan seberapa akurat ia berpikir. Maka lahirlah fenomena “soliditas imajiner”: di permukaan terlihat kompak, namun di dalamnya penuh kegelisahan yang disembunyikan.

Dalam situasi seperti itu, pejabat publik dihadapkan pada dilema moral: apakah mereka wajib sependapat, atau wajib jujur? Karena jika yang dituntut hanya keseragaman, maka negara ini sedang berjalan di atas koreografi yang rapuh. Tidak ada pemerintahan yang kokoh tanpa ruang koreksi. Bahkan sejarah membuktikan, kejatuhan banyak rezim di dunia bukan disebabkan oleh musuh dari luar, tapi oleh diamnya orang-orang di dalam.

Fenomena “soliditas semu” ini juga tampak dalam cara pemerintah mengelola opini publik. Setiap kali ada perbedaan pandangan di kabinet, media diarahkan untuk menulis bahwa “semua sudah terkendali”. Padahal, demokrasi justru hidup dari perbedaan argumentasi. Bukan perbedaan yang melemahkan negara, melainkan ketakutan terhadapnya. Dalam ruang publik yang steril, kebenaran tak lagi diuji, hanya disetujui.

Maka, ketika Purbaya muncul dengan gaya koboi datanya menembus dinding tebal komunikasi seragam ia bukan sedang mengancam soliditas, tapi sedang mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun di atas diam. Ia mengajarkan bahwa loyalitas tidak berarti menutup mata, dan stabilitas tidak sama dengan kebisuan.

Sejatinya, pemerintah yang solid bukan yang selalu sepakat, tapi yang berani berbeda tanpa pecah; bukan yang menutupi retak, tapi yang memperbaikinya dengan terang. Karena di negeri yang takut fakta, satu orang yang berani bicara data bisa lebih berarti daripada seribu pejabat yang sibuk menjaga citra.

Ketika Figur Mengalahkan Fakta

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa logika sering dikalahkan oleh loyalitas, dan fakta dibungkam oleh figur yang lebih lihai memainkan citra. Dalam iklim sosial seperti ini, keberanian Purbaya Yudhi Sadewa untuk berbicara dengan data tanpa kemasan retorika, tanpa parfum politik  terasa seperti gangguan terhadap tata tertib ilusi nasional.

Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan: apakah publik kita masih menilai kebenaran dari bukti, atau dari siapa yang berbicara?.Survei Katadata Insight Center tahun 2023 menjawab dengan jujur  dan getir. Sebanyak 62% masyarakat Indonesia mengaku lebih percaya pernyataan pejabat dibanding laporan lembaga statistik. Artinya, data bukan lagi kompas kebenaran, melainkan ornamen yang dipakai ketika sesuai kepentingan. Masyarakat lebih mudah percaya pada nada suara, gestur, atau simbol jabatan ketimbang pada angka yang dingin tapi jujur.

Itu sebabnya, ketika Purbaya menyodorkan data tentang kinerja fiskal, subsidi, atau ketidakefisienan belanja negara, sebagian publik justru bertanya: “Siapa dia berani bicara begitu?” bukan “Apa buktinya benar?” Seolah-olah kebenaran bukan soal isi, tapi izin. Dalam sistem yang terbiasa menilai siapa yang bicara, bukan apa yang dikatakan, keberanian untuk menabrak hierarki dengan data dianggap tindakan subversif.

Inilah wajah budaya kognitif baru Indonesia  sebuah pergeseran dari rasionalitas menuju kultus figur. Di tengah gempuran media sosial dan infotainment politik, yang menang bukan lagi argumen, tapi framing. Siapa yang punya panggung lebih besar, dialah yang dianggap benar. Siapa yang punya jaringan influencer, dialah yang membentuk persepsi. Data? Statistik? Laporan resmi? Semua itu kalah oleh “narasi yang enak dibagikan.”

Fenomena ini bisa kita lihat dalam perdebatan publik soal angka inflasi, utang negara, dan subsidi BBM. Saat ekonom independen seperti Almarhum Faisal Basri atau pejabat teknokrat lain mengungkap data fiskal dengan jujur, mereka sering dicap pesimis, tidak nasionalis, atau bahkan “anti-pemerintah”. Padahal yang mereka bawa hanyalah angka bukan serangan, bukan agitasi. Tapi di negeri yang lebih menyembah ketenangan semu ketimbang kebenaran objektif, angka bisa terdengar seperti ancaman.

Itulah mengapa “koboi data” seperti Purbaya menjadi anomali. Ia tidak berbicara dengan selera elite politik, tapi dengan integritas profesional. Ia tidak menjual optimisme murahan, tapi menawarkan transparansi yang sering dianggap tidak sopan. Dalam kultur politik yang lebih menghargai keseragaman bunyi daripada keragaman pikiran, keberanian seperti itu mudah disalahpahami. Ia dianggap tidak loyal, tidak solid, bahkan tidak tahu tempat.

Padahal, justru di situlah fungsi pejabat publik yang sejati  bukan untuk menenangkan ego kekuasaan, tapi untuk menenangkan akal publik. Dalam konteks inilah Purbaya berbeda dari kebanyakan pejabat yang sibuk menjaga “narasi tunggal” agar terlihat harmonis. Ia tidak takut data yang pahit, karena ia tahu bahwa negara tidak bisa dibangun di atas statistik yang dipoles.

Namun, keberanian seperti itu hanya mungkin lahir dari jiwa yang bebas dari ketergantungan politik. Di birokrasi yang sudah terlalu lama hidup dalam logika feodal, “berani bicara fakta” sering dianggap pengkhianatan terhadap hierarki. Maka, jangan heran bila pejabat yang terlalu jujur justru diasingkan, sementara mereka yang pandai memoles kenyataan diundang naik panggung.

Di titik inilah publik pun ikut terseret dalam lingkaran yang sama. Media yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran, sering kali lebih tertarik menyorot siapa yang bicara, bukan apa yang disampaikan. Debat publik berubah menjadi infotainment politik, di mana nilai tukar sebuah pendapat diukur bukan dari akurasinya, tapi dari popularitas figur yang mengucapkannya.

Maka ketika Purbaya berbicara dengan tenang, bersandar pada data, tanpa nada bombastis sebagian publik justru bingung. Ia tak cocok dengan format debat televisi atau gaya bicara viral. Ia tidak berteriak, tidak marah, tidak menuduh. Ia hanya menyodorkan logika. Tapi di negeri yang terbiasa dengan sensasi, logika justru kalah oleh volume suara.

Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap figur lebih besar daripada terhadap bukti adalah gejala serius dari demokrasi yang kehilangan literasi kritis. Ia melahirkan generasi penonton yang menilai pejabat dari gaya, bukan kerja; dari kata, bukan angka. Maka ketika koboi data seperti Purbaya muncul dengan keberanian menantang mitos soliditas semu, ia bukan hanya sedang melawan birokrasi  ia sedang melawan budaya berpikir yang telah lama menjadikan popularitas sebagai agama baru kebenaran.

Dan mungkin, justru karena itulah Indonesia masih membutuhkan lebih banyak “koboi data” orang-orang yang tidak takut bicara apa adanya, meski tahu bahwa di negeri ini, kebenaran sering kalah oleh tepuk tangan.