Faisal Basri Sebut Bansos Jadi Politik Gentong Babi di Pilpres 2024

Jakarta, law-justice.co - Ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri mengatakan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk politik gentong babi atau pork barrel jelang Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Faisal dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 1 April 2024.

"Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda dari negara maju karena pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Di negara berkembang seperti Indonesia implementasi pork barrel biasanya berwujud bansos atau sejenisnya," jelas Faisal.

Pork barrel politics atau gentong babi politik adalah sebuah kiasan yang merujuk pada pengeluaran pejabat atau politisi untuk daerah pemilihannya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilihan umum.

Faisal menyebut pork barrel menjelang Pilpres 2024 tak hanya bagi-bagi bansos atau uang, tetapi juga mobilisasi pejabat sampai ke tingkat bawah.

Ia mencontohkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan bansos dengan mencatut nama Jokowi.

Faisal menganggap bahwa masyarakat tentunya tidak akan menolak bantuan yang diberikan masyarakat, namun hal ini tentunya dapat mempengaruhi subjektivitas dalam memilih.

"Sedemikian vulgarnya itu argumen argumennya untuk menjustifikasi orang terakhir menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itu yang diingat. Politik seperti ini membahayakan Indonesia," ungkapnya dilansir CNN Indonesia.

Faisal juga menyoroti kebijakan impor beras pada 2023 yang menurutnya janggal. Menurutnya, tahun itu Indonesia hanya mengalami kekurangan produksi beras sekitar 600-an ribu ton. Namun, pemerintah justru mengimpor sekitar 3 juta ton beras.

"Produksi beras cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan di pasar tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu," kata dia.

Dugaan Faisal, impor beras sengaja dibuat jauh melebihi kebutuhan agar ada sisa stok beras yang bisa dimanfaatkan saat pemilu.

"Impornya 3 juta ton padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton....Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya terlalu vulgar," imbuhnya.

Sebelumnya, kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka tidak terima dengan hasil Pilpres dan ingin Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari kontestasi tersebut.

Baik kubu Ganjar maupun Anies, kedua menilai ada intervensi penguasa, presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Mereka juga menilai ada Penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.***