Bersaksi di MK,

Faisal Basri: Beras Kurangnya 600 Ribu Ton, Tapi Impornya 3 Juta Ton

Senin, 01/04/2024 12:28 WIB
Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri (Monitor.id)

Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri (Monitor.id)

Jakarta, law-justice.co - Saksi Ahli yang didatangkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri menyebut bantuan sosial (bansos) sengaja disalurkan secara ugal-ugalan menjelang Pilpres 2024 demi memenangkan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Faisal dalam sidang sengketa Pilpres dengan agenda pembuktian pemohon meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan dari kubu 01 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4).

"Bansos menjelang pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal dalam paparan yang ditampilkannya dalam sidang.

Pakar Ekonomi Snior itu mengatakan pemerintah menerapkan politik gentong babi atau pork barrel politics.

Dia menjelaskan pork barrel adalah penggelontoran uang untuk kepentingan politik. Dalam hal ini bisa berupa bansos.

Bukan hanya itu, dalam penyaluran bansos ini, Faisal juga menilai Jokowi telah memobilisasi pada pejabat.

"Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," kata dia.

Dia pun menyebut salah satu contoh telah ditunjukkan oleh pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat membagikan bansos di Lombok saat masa kampanye Pemilu 2024.

Saat itu, Airlangga menyatakan bansos tersebut dari Jokowi. Oleh sebab itu, harus memilih paslon yang didukung oleh Jokowi.

"Misalnya Airlangga Hartato, yang mengatakan ini sumbangan pak Jokowi oleh karena itu harus berterimakasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung pak Jokowi," ujar dia.

Contoh lainnya, saat Airlangga memperpanjang bansos dampak el-nino. Menurut Faisal, pemberian dan perpanjangan pemberian bansos itu janggal.

Dia menjelaskan BMKG memprediksi el-nino pada Juni 2023. Namun, bansos diberikan pada November 2022. Kemudian terus ditambah pada Januari 2024 atau satu bulan sebelum pemungutan suara.

"Permintaan penambahan bantuan el-nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kenapa diperpanjang? `Setelah mendapat masukan, dialog, penerima el-nino mau enggak diteruskan?" katanya.

"Sedemikian vulgarnya itu argumen argumennya untuk menjustifikasi orang terakhir menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itu yang diingat. Politik seperti ini membahayakan Indonesia," imbuhnya.

Kemudian Faisal juga menyoroti kebijakan impor beras pada 2023 yang menurutnya janggal. Disebutkan Faisal Basri bahwa pada tahun itu Indonesia hanya mengalami kekurangan produksi beras sekitar 600-an ribu ton. Namun, pemerintah justru mengimpor sekitar 3 juta ton beras.

"Produksi beras cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan di pasar tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu," kata dia.

Dugaan Faisal, impor beras sengaja dibuat jauh melebihi kebutuhan agar ada sisa stok beras yang bisa dimanfaatkan saat pemilu.

"Impornya 3 juta ton padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton....Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya terlalu vulgar," imbuhnya.

Sebelumnya, kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka tidak terima dengan hasil Pilpres dan ingin Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari kontestasi tersebut.

Baik kubu Ganjar maupun Anies, kedua menilai ada intervensi penguasa, presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo-Gibran.

Mereka juga menilai ada Penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar