Ombudsman Beberkan 3 Biang Keladi Kisruh Beras, Harga Terus Meroket

Jakarta, law-justice.co - Harga beras hari ini kembali cetak rekor baru, baik untuk jenis premium maupun medium. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras hari ini, Senin 19 Februari 2024, naik Rp70 ke Rp16.090 per kg untuk jenis premium dan naik Rp90 ke Rp14.080 per kg.

Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran. Sepekan lalu, 12 Februari 2024, harga beras premium masih di Rp15.750 per kg dan beras medium di Rp13.830 per kg. Harga beras terus menanjak naik sejak Agustus 2022 lampau. Kini, tak ada lagi harga beras Rp10.000-an per kg di tingkat eceran.

Harga beras kini sudah jauh melampau harga eceran tertinggi (HET) terbaru yang ditetapkan Maret 2023 lalu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg. HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg.

Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.

Selain harganya yang terus melambung tinggi, kini perberasan di dalam negeri menghadapi persoalan baru. Stok beras menipis di ritel modern. Padahal, beras yang dijual di ritel modern lebih patuh menjalankan aturan HET, sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Sedangkan, beras yang dijual di pasar tradisional atau warung sembako memiliki peluang lebih besar mengabaikan ketentuan HET.

Sebagai gambaran, harga rata-rata di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak awal bulan Februari 2024 terus menanjak ke atas Rp13.500 per kg. Hari ini, Senin 19 Februari 2024, harga tercatat di Rp14.101 per kg. Harga termurah di PIBC adalah Rp10.661 per kg untuk jenis IR-64 III. Sedangkan harga termahal adalah Rp19.214 per kg untuk jenis Cianjur Kepala. Harga PIBC adalah harga di tingkat pedagang atau grosiran, bukan harga konsumen eceran.

Lalu apa pemicu harga beras terus melambung tinggi dan kini stoknya menipis?

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjabarkan, ada sejumlah faktor pemicu.

Pertama, kata dia, pemerintah tak mampu melakukan mitigasi sejak awal mencegah lonjakan harga dan menipisnya stok beras di pasar eceran.

"Setiap tahun bulan Januari dan Februari itu kita selalu mengalami kekurangan. Apalagi ini di tengah-tengah Pemilu. Kemarin juga kita mengalami El Nino. Artinya, kondisi seharusnya sudah dimitigasi oleh pemerintah sejak pertengahan tahun lalu," ungkapnya dikutip dari CNBC Indonesia, dikutip Senin 19 Februari 2024.

"Ombudsman menyayangkan pemerintah tidak mampu melakukan mitigasi sehingga kondisi ini terjadi," tambah Yeka.

Kedua, dia menyesalkan respons Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Sebab, jelasnya, seharusnya Bapanas maupun Bulog tak menggelontorkan beras Bulog ke pedagang. Beras yang dimaksud adalah yang disalurkan lewat program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), metode operasi pasar terbaru oleh Bulog. Lewat SPHP ini, Bulog menyalurkan beras cadangan pemerintah (CBP) lewat berbagai rantai pasok, seperti pedagang di PIBC, ritel modern, pasar, dan mitra Bulog.

"Seharusnya beras SPHP jangan diberikan kepada pedagang. Tapi, lakukan langsung operasi pasar beras ke konsumen. Langsung ke masyarakat, supaya manfaatnya bisa langsung diterima. Datangi perumahan-perumahan, kantor-kantor kelurahan-kecamatan-desa, gelar operasi pasar di situ," ujarnya.

"Harga beras Bulog ini kan jauh lebih murah dari harga pasar. Saya yakin masyarakat merindukan operasi pasar Bulog model ini. Pemerintah jangan hanya sibuk mengurusi bantuan pangan yang menyasar masyarakat miskin. Kan masyarakat kita ada juga kelompok menengah yang kini menghadapi persoalan harga beras mahal," tukasnya.

Yeka juga mengakui, sistem operasi pasar metode lama itu akan melelahkan bagi Bulog. Namun, kata dia, perlu dilakukan mengingat operasi pasar versi SPHP sampai saat ini tak efektif menekan harga beras.

"Memang capek, tapi kan dulu Bulog sudah pernah melakukan itu," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, tidak di semua gerai ritel modern beras SPHP tersedia. Terbukti, imbuh dia, sebagian besar masyarakat kini membeli beras di toko sembako. Akibatnya, permintaan di warung sembako-pasar tradisional tetap tinggi, menyebabkan laju kenaikan harga tak terkendali.

"Sudah berapa lama harga beras terus naik? Bahkan kini ada yang sudah jual Rp20.000 per kg," ujarnya.

Ketiga, lanjut Yeka, stok beras di PIBC saat ini patut dipertanyakan. Seharusnya, kata dia, dengan posisi stok beras di PIBC-Food Station saat ini, kelangkaan di sejumlah titik bisa dicegah.

"Coba cek stok di Food Station Cipinang saat ini. Kita lihat pemasukan itu sekitar 3.000 ton, tapi pengeluaran bulan lalu hanya sekitar 2.200 ton. Pertanyannya, mengapa Cipinang tak menggelontorkan semua beras yang masuk? Kalau misalnya ada 34.000 ton, seharusnya volume yang dikeluarkan itu bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat saat ini. Kan sebentar lagi sudah masuk musim panen," ungkapnya.

"Beras di Cipinang jangan ditahan dong. Itu namanya sangat tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini yang sudah kesusahan akibat kenaikan harga beras," cetus Yeka.

Karena itu, kata Yeka, Ombudsman menyarankan pemerintah segera mengguyur pasar konsumen dengan operasi pasar beras Bulog. Dan mendorong agar aliran beras dari Cipinang semakin banyak dengan laju lebih cepat.

"Ini juga yang membuat SPHP yang disalurkan lewat pedagang jadi tidak efektif. Karena beras di Cipinang itu banyak. Keluarkan beras dari Cipinang dengan volume lebih banyak, 2 kali lipat, misalnya jadi 4.000-6.000 ton (per hari)," katanya.

"Di saat bersamaan, mulai siapkan langkah mitigasi ke depan. Termasuk mendatangkan beras impor dengan harga terjangkau. Ini menyangkut diplomasi," tegas Yeka.

Mengutip situs resmi PIBC, saat ini tersedia stok sebanyak 35.069 ton. Naik 20,5% dibandingkan sebulan lalu, dan lebih tinggi 122,8% dari posisi stok tahun lalu di periode sama.

Disebutkan, sumber pasokan beras ke PIBC terbanyak berasal dari Bulog, yaitu 65%. Dan 57,05% beras dari PIBC dipasok ke wilayah DKI Jakarta.

Per 18 Februari 2024, tercatat ada 1.479 ton beras yang masuk ke PIBC. Di saat yang sama, hanya 747 ton beras yang keluar dari PIBC.

Ini adalah penyaluran terendah ketiga sejak awal Februari 2024. Pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pengeluaran, lalu tanggal 4 Februari hanya ada 405 ton beras yang dikeluarkan.

Pengeluaran tertinggi terjadi pada tanggal 15 Februari 2024, mencapai 3.800 ton.

Selain memasok beras ke DKI Jakarta, PIBC juga mengirim beras ke wilayah lain. Diantarnya ke Tangerang 9,12%, lalu antarpulau 8,83%, dan ke Bogor sebanyak 6,36%.***