Bahlil Akui Isu Tiga Periode Jokowi Mencuat Karena Kesalahannya

Jakarta, law-justice.co - Dalam kurun beberapa waktu terakhir, wacana tiga periode kembali mencuat setelah Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Jokowi disebut-sebut sempat meminta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai presiden pada 2024 mendatang.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Kata dia, isu tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 murni kesalahannya sendiri.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia," katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).

Menurut dia, jika ada pihak yang harus disalahkan soal isu penundaan pemilu adalah dirinya, bukan siapapun atau pihak manapun. Bukan hanya itu, Bahlil juga menyebut bahwa ide tersebut bukan atas perintah siapapun.

Hal yang sebenarnya terjadi adalah ide tiga periode yang berawal dari ide penundaan Pemilu 2024 itu hanya untuk menanggapi hasil survei, yakni milik Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

"Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata dia.

Menurutnya, ide tersebut jika memang berdampak buruk sebaiknya tidak diikuti atau dikembangkan lebih jauh. Sebaliknya, jika memang dianggap baik dia pun mempersilahkan untuk dikembangkan lebih jauh.

"Sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sempat menyinggung bahwa isu tiga periode merupakan permintaan `Pak Lurah`. Namun, Hasto tidak menjabarkan siapa orang yang dia sebut sebagai pak lurah tersebut.

Hal yang pasti adalah Hasto menyebut sejumlah anggota kabinet kala itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Sejumlah ketua umum partai politik juga disebut menyetujui hal tersebut.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat dikatakan, ya sebagai permintaan pak lurah," kata Hasto.