Di Sekitar Dugaan Korupsi Menteri Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, law-justice.co - Satu jam sebelum acara dimulai sekira pukul 8 pagi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh saling bercakap. Mereka menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung BPKP dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin), Rabu (14/6/2023) lalu.

Dari sumber kami di BPKP yang mengetahui perbincangan antara pimpinan kedua lembaga negara itu, disebut bahwa Firli mencoba membujuk Ateh untuk melakukan audit di Kementerian Pertanian. Namun, Ateh membalas bujukan Firli dengan penolakan. “Ditolak secara halus,” kata sumber kami tersebut, beberapa waktu lalu.

Ateh yang mendengar penjelasan dari Filri merasa ada kasus pelanggaran hukum yang menjurus korupsi di Kementan. Kendati begitu, ia tetap menolak bujukan Firli karena alasan masih buramnya kasus. “Masih liar kasusnya. Enggak bisa BPKP langsung audit. APH (aparat penegak hukum) harus cari dulu bukti permulaannya,” ujar sumber kami.

Seusai Jokowi berpidato pada Rakornaswasin itu, para menteri negara yang hadir dalam acara ikut juga mendampingi Jokowi saat door stop awak media--sesaat sebelum presiden tinggalkan gedung BPKP. Tampak di sisi kanan dan kiri Jokowi ada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Akan tetapi, Firli tidak ikut dampingi Jokowi, ia justru bergegas menuju pintu keluar.

Pada hari yang sama, tepat di siang harinya, beredar pemberitaan soal Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bakal dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu saat awal pemberitaan ini muncul berkata, “Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan,” kata Asep kepada Law-justice, Rabu.

Menukil informasi dari laman pedeoproject, penyelidikan dugaan korupsi di Kementan berdasar surat perintah penyelidikan nomor 05/Lid.01.00/01/01/2023. Dalam catatan di Sprinlidik itu termaktub Menteri Syahrul dan dua pejabat lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan bakal dijadikan tersangka. Wacana kasus naik ke penyidikan dan penetapan tersangka ketiga pejabat itu disebut-sebut atas persetujuan para pimpinan KPK.

“ACC sidik sesuai kesimpulan, segera naik sidik dengan 3 tersangka,” bunyi perintah yang tercantum dalam informasi tersebut.

Menteri Yasin pun akhirnya diperiksa KPK pada Senin (19/6/2023). Ia dicecar sejumlah pertanyaan selama 3 jam oleh penyelidik. Seusainya, ia menjawab pertanyaan awak media secara diplomatis ihwal pemeriksaan itu. “Saya kira apa saja yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jawab,” ujar Syahrul.

Belakangan, KPK mengungkapkan kasus korupsi di Kementan ini terbagi dalam tiga klaster. Pemeriksaan terkait Syahrul disebut merupakan satu klaster berbeda dengan dua klaster lainnya. Nama Kasdi dan Hatta diungkap juga termasuk dalam klaster kasus yang dimaksud. Untuk dua pejabat itu, KPK mengklaim sudah menggali keterangan dari mereka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan mulai diusut sejak awal 2023. Sedikitnya 30 pegawai Kementan telah dimintai kesaksiannya sejauh ini. Teranyar, penyelidikan mengerucut pada dugaan korupsi dalam hal penempatan pegawai yang mengarah praktik jual-beli jabatan.

Sumber kami di Kementerian Pertanian mengungkapkan praktik jual-beli jabatan memang benar adanya. Ada satu orang yang diduga berkuasa untuk mengatur jual-beli jabatan ini, ia adalah Imam Mujahidin Fahmid yang menjabat Staf Khusus Menteri Pertanian Syahrul di bidang kebijakan pertanian.

Berdasar penelusuran, Imam menjadi orang kepercayaan Syahrul sejak masih menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Pada 2008, Imam adalah juru bicara pemenangan tim Syahrul di periode pertama. Kemenangan Syahrul menjadi Gubernur Sulsel dua periode, juga tidak terlepas dari keterlibatan Imam. Relasi antar keduanya terus mesra hingga akhirnya Imam diangkat menjadi stafsus Syahrul pada 2020.   

“(Dia) itu sangat powerfull untuk menetapkan siapa pejabat yang akan menduduki di posisi tertentu,” kata sumber kami, Minggu (18/6/2023).

Menurut kesaksiannya, pengisian kursi kosong jabatan melalui proses terbuka lelang jabatan. Namun proses lelang jabatan yang ada di Kementan seperti eselon I dan II hanya bersifat formalitas karena ada politik uang. “Mekanisme (lelang jabatan) mungkin terlihat wajar dan transparan, tapi dalam proses penetapannya diarahkan untuk satu kontestan tertentu. Ada target setoran tertentu terhadap pejabat yang memang dipilih,” kata dia.

Uang yang disetor ke Imam jumlahnya bervariasi, sumber kami mengatakan jumlahnya ditaksir hingga ratusan juta rupiah, tergantung posisi jabatannya. Semakin tinggi posisi, semakin besar mahar yang harus dikucurkan.

Narsum tersebut juga mengatakan parameter Imam dalam menentukan pemenang lelang jabatan tak hanya soal uang. Sebab, pemenang juga ditentukan berdasarkan kesukuan dan relasi kekerabatan maupun afiliasi politik dengan Menteri Syahrul.  

“Yang biasanya ada hubungan dengan daerah misal dari Sulawesi Selatan, spesifik Makassar. Kalau pun orangnya bukan dari Makassar, ada hubungan kedekatan dengan keluarga Pak Menteri,” kata dia.

Kami coba menelusuri beberapa pos jabatan yang sekiranya diisi oleh mereka yang berdarah Makassar dan memiliki kedekatan dengan Menteri Syahrul. Pertama, ada nama Lutfie Nasir. Dia adalah pemenang lelang jabatan untuk posisi Kepala Balai Besar Karantina Pertanian, Makassar. Ia mengalahkan kandidat lain bernama Abdul Rahman yang saat itu menjabat Ketua Bidang Tumbuhan Benih Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN). Nasir lalu dilantik oleh Menteri Syahrul pada Agustus 2021 lalu.

Nama Nasir sendiri tidak asing di birokrasi Menteri Syahrul, sebab Nasir merupakan Kepala Inspektorat Pemerintah Sulawesi Selatan yang dilantik oleh Syahrul pada masa periode keduanya menjadi gubernur.

Nama kedua, ada Nasrullah. Dia mendapat jabatan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dilantik oleh Menteri Syahrul pada Agustus 2020. Lagi-lagi, bagi Menteri Syahrul, sosok Nasrullah bukanlah orang baru. Nasrullah tercatat pernah menjabat Pj. Kepala BPTP Sulawesi Selatan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) sejak November 2008 hingga Desember 2011. Dalam kurun waktu tersebut, Syahrul memiliki kuasa sebagai Gubernur Sulsel.

Nama berikutnya yang berhasil dilacak adalah Nuryani Zainuddin, kolega Nasrullah di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di bawah rezim Menteri Syahrul, Nuryani mengemban jabatan barunya sebagai Direktur Kesehatan Hewan sejak Mei 2021. 

Nuryani malang melintang di satuan kerja Kementerian Pertanian yang ada di Makassar sejak 2009, dimana lagi-lagi ketika Syahrul berstatus Gubernur Sulsel. Ia memulai karier sebagai fungsional Medik Veteriner Pertama di Balai Karantina Hewan Makassar, lalu Kepala Seksi Pelayanan Pengujian Karantina Hewan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian hingga Kepala Bidang Pelayanan Pengujian Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian selama 4 tahun.  

Sumber kami mengungkapkan ada yang janggal dari sejumlah pengangkatan pegawai di jabatan teknis dan strategis semasa Menteri Syahrul menjabat. Asumsinya merujuk pada kapasitas keilmuan, pengalaman hingga latar belakang pribadinya.

“Di posisi-posisi yang basah, wah itu proses negosiasinya alot dalam hal penetapan siapa pemenangnya. Terus kemudian kita tahu nama-nama yang enggak pernah dikenal. Kita di tataran teknis, lihatnya track record, pengalaman. Tiba-tiba muncul ada nama yang kita enggak tahu sebelumnya, untuk urusan dan jabatan strategis dan teknis. (Padahal) itu mestinya oleh orang-orang yang berkompetensi,” tuturnya.

Dia menyoroti sosok Muhammad Hatta yang kini Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan. Kemunculan Hatta di birokrasi Kementan saat Menteri Syahrul berkuasa dianggap tidak lazim. “Kalau Muhammad Hatta ini kan memang enggak wajar. Pertama, dia sangat muda, tiba-tiba muncul namanya pada 2019. Dan posisinya duduk di Direktur Alsintan yang sarat pengadaan yang nominalnya enggak kecil,” kata dia.

Hatta sendiri adalah orang dekat Menteri Syahrul sewaktu keduanya masih di birokrasi Pemerintah Sulsel. Hingga 2018, Hatta menjabat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel. Selepas Syahrul tak lagi berkuasa di Sulsel, Hatta dikabarkan tersangkut kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Sehingga Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel pengganti Syahrul mencopot Hatta dari jabatannya pada 2019.

Karier Hatta seolah terselamatkan ketika Menteri Syahrul melantiknya sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan saat masa awal kepemimpinan Syahrul. Adapun jabatan sebagai Direktur Alsintan didapatnya pada awal 2023 ini. Seperti sebuah kebetulan, dalam waktu yang sama, Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi soal pupuk bersubsidi di Kementan.

Sumber kami menuturkan mutasi jabatan yang ada di Kementan, juga terlihat janggal kalau dilihat dari latar belakang sosok dan kinerja yang dipilih Mentan Syahrul. “Ekstremnya begini, ada pejabat yang semestinya kena kasus masalah etika, tapi dia pada akhirnya jadi pemenang,” kata dia.

Praktik dugaan korupsi di Kementan bukan hanya soal jual-beli jabatan. Sumber kami mengungkapkan ada sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar mengalir ke kantong Menteri Syahrul untuk kepentingan pribadi.

“Ada tuntutan untuk setoran, upeti, saweran semacam itu ke Pak Menteri,” kata dia.

Upeti mengalir ke Menteri Syahrul dengan modus kunjungan kerja atau acara internal yang berlangsung di Kementan. “Misalkan kunjungan beliau atau kita menghadirkan beliau, itu ada nominal yang ditargetkan,” kata sumber kami.

Modus acara internal ini didesain sedemikian rupa agar uang masuk ke Menteri Syahrul dalam jumlah yang banyak. Sumber kami bercerita pihak yang langsung berurusan dengan upeti ini adalah mereka yang di level administratif.

“Biasanya orang SYL itu dekati kita sebelum acara. Minta A,B,C,D. Ada angka-angka tertentu untuk prasmanan itu harus lewat si ini dan harga sekian. Misal juga kalau ada organ tunggal, itu juga melalui ini, spesifikasi seperti ini, angka sekian,” ujar dia.

Sepengetahuan sumber kami, nominal yang dipatok untuk satu kali kunjungan atau acara Menteri Syahrul berkisar hingga puluhan juta rupiah. “Nominal tertentu untuk honor Pak Menteri dan yang lain, angkanya sekitar 25-35 juta per event di salah satu satuan kerja manapun,” tuturnya.

Uang tidak begitu saja mengalir ke kantong Menteri Syahrul, sumber kami bilang pihak protokoler kementerian sebagai pintu masuk mengalirnya uang ke atasan. Dari kesaksiannya, peranan Sekretariat Jenderal (Sekjen) disebut sebagai pihak yang terlibat. Sekjen Kementan sendiri adalah Kasdi Subagyono yang menurut KPK termasuk pihak yang diduga kuat berada dalam klaster korupsi.   

“Itu di-manage sama protokolernya dengan besaran target tertentu dalam acara internal Kementan,” ujar dia.

Lantas, darimana sumber uang upeti yang disetor ke sang menteri? Sumber kami berkata dana itu sebagian besar dari anggaran negara. “Mayoritas dari anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN. Misalnya perjalanan dinas, yang harus menyesuaikan sehingga dibuat SPPD fiktif. Terus juga alokasi anggaran yang habis pakai,” kata dia.

Ketika sumber APBN dirasa belum cukup menambal upeti untuk menteri, sumber dana lain diupayakan oleh pimpinan direktorat hingga satuan kerja dengan cara apapun. “Di level orang teknis itu dipaksa untuk memenuhi target tertentu di luar dari tugas pokok berupa materi. Terekstrem ada yang harus mau tidak mau, pejabat-pejabat di satuan kerja di daerah mengorbankan uangnya sendiri,” kata dia.

Ada juga dari rekanan pihak ketiga (vendor proyek) untuk bisa menutupi, sharing terhadap beban (upeti) ini,” imbuhnya.

Kata sumber kami, praktik upeti yang mengambil dana APBN ini sudah berlangsung sejak Menteri Syahrul menjabat pada 2019 hingga kini.  

Merujuk data dana APBN Kementan, anggaran yang dikeluarkan negara di kementerian ini bisa terbilang besar. Anggaran negara untuk Kementan menempati posisi ke-13 dalam 81 kementerian dan lembaga pengelola APBN pada 2023. Dalam 4 tahun terakhir, APBN Kementan terlihat stabil, dengan jumlah anggaran berkisar belasan triliunan. Pada 2023 ini, APBN yang dikucurkan ke kementerian Syahrul sebanyak 15,32 triliun, 2022 (14,45 triliun), 2021 (15,51 triliun) 2020 (15,80 triliun).

Sumber kami juga mengatakan indikasi korupsi juga terjadi pada proyek kementerian. Proses pengadaan barang dan jasa yang melalui proses lelang proyek menjadi lahan basah.

“Ada beberapa kontrak dengan pihak ketiga yang diarahkan ke pihak tertentu yang kita juga enggak ngerti. Pihak-pihak tertentu bisa jadi juga di kelompok Pak Menteri atau mungkin anggota dewan,” kata dia.

Ia mengingat pengadaan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022. Pada saat itu, terjadi wabah yang menyerang hewan ternak sehingga pemerintah mengambil opsi impor vaksinasi. Melalui instruksi Menteri Syahrul, para importir dipaksa untuk menaikkan harga jualnya. Namun, tidak semua importir mau mengikuti permintaan Menteri Syahrul. Mereka yang menolak tidak ingin terlibat masalah hukum.

“Beberapa harganya harus disesuaikan karena ada tuntutan tertentu. Angka pembelian vaksin itu lebih dari wajar. Karena ada beberapa pihak yang menyebutkan mark-up-nya itu bisa sampai 100 persen lebih,” kata dia.

Bicara soal impor, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mengatakan tupoksi Kementan memang soal pengelolaan kuota impor komoditas. Peranan seperti inilah yang kerap menjadi celah untuk meraup keuntungan.

“Terus terang kuota impor ini kita tahu persis yang namanya impor ini untungnya besar, jadi rebutan. Untung bagi pengimpor. Ya terserah pengimpor ingin bagi-bagi ke siapa saja, ya enggak tahu. Sebelum harga naik sedemikian tinggi misal kedelai, itu kan impornya besar, itu masuk ke pelabuhan kita itu hanya 7 ribu rupiah. Sedangkan biaya produksi di petani 10 ribu sampai 13 ribu. Sudah untung 3 ribu dan dikali saja sekian juta ton,” kata Dwi Andreas saat dihubungi Law-justice, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, orientasi kebijakan pangan Indonesia seolah menjadikan impor hanya opsi satu-satunya. Gembar-gembor swasembada pangan disebutnya hanya jargon.

“Kebijakan pangan di Indonesia itu terlalu berat ke konsumen. Sehingga ketika pemerintah mengalami masalah terkait dengan pangan, opsinya hanya impor. Nah kalau opsi impor yang diambil, tanpa memperhatikan ketimpangan harga di tingkat usaha tani, ya hancur,” kata dia. 

“Ketika opsi impor bawah putih dibuka, bawang putih yang masuk jauh lebih rendah dibanding biaya produksi, mati lah petani bawang putih sehingga sekarang 100 persen bawang putih terpenuhi dari impor. Gula juga demikian, banyak pabrik gula dibuka tapi tanpa punya kebun,” ia menambahkan. 

KPK tebang pilih kasus

Eks penyidik KPK, Praswad Nugraha mewanti-wanti jangan sampai KPK menjadi alat kekuasaan yang seolah diarahkan mengintervensi kelompok politik yang berseberangan dengan rezim saat ini.

“Saya tidak ada masalah kalau menteri NasDem di Kementerian Pertanian terbukti, ya tegakan saja selurus-lurusnya. Tapi, standarnya jangan ganda, mengarah pada partai-partai oposisi. Itu yang kita wanti-wanti, KPK tidak boleh main politik,” kata Praswad yang kini menjabat Ketua IM57+ Institute saat dihubungi Law-Justice, Kamis.

Menurutnya, masih ada kasus korupsi bansos Jabodetabek yang melibatkan parpol tertentu, tapi hingga kini KPK belum berani mengungkapnya lebih lanjut. “Ada PR di bansos misalnya, yang jelas-jelas terkait dengan kader PDIP, itu kan setop kasusnya. Nah kalau memang serius, ya buktikan keseriusan itu dengan cara KPK melakukan proses yang sama dengan partai-partai yang lain,” katanya.

Bicara soal korupsi bansos yang melibatkan eks Mensos Juliari Batubara--kader PDI-P, Praswad masih ingat sejumlah penyidik di zamannya telah mengidentifikasi tersangka baru yang melibatkan aktor-aktor parpol. 

“Saat saya jadi penyidik, saya ajukan beberapa sprindik tambahan dan tersangka tambahan. Tapi sampai hari ini Firli Bahuri dan pimpinan lainnya tidak pernah memberikan kesempatan untuk sprindik-sprindik itu naik,” kata dia.

“Ada indikasi korupsi masuk ke internal partai. Karena para pelakunya dari partai tertentu. Tapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena sampai sekarang tidak diberi untuk eskpose perkara dan kami sampai dinonaktifkan buru-buru,” imbuhnya.

Dari konstruksi perkara dugaan korupsi Kementan yang diungkap KPK, Praswad bilang pelanggaran pidana korupsinya masih berkutat soal suap dalam praktik jual-beli jabatan. Kata dia, sikap KPK bisa terlihat murni atau tidaknya menangani kasus ketika penerapan pasal yang disangkakan.

“Yang paling penting itu kan bicara korupsi berarti kerugian keuangan negara kembali ke pemerintah, ke rakyat. Nah untuk kasus-kasus suap, kasus-kasus lelang jabatan, meskipun itu betul praktik korupsi, tapi kan pengembalian kerugian keuangan negaranya secara pidana itu kan nol. Karena tidak termasuk dalam unsur di pasal 2 dan pasal 3 (UU Tipikor). Nah kalau memang KPK serius mengurai korupsi di Kementerian Pertanian, ayo kita buka bareng-bareng menggunakan pasal 2 dan 3  kerugian keuangan negara. Impor beras, impor alat pertanian, nah itu yang diurai sehingga uang rakyat bisa sepenuhnya diselamatkan,” tutur dia.