Ketika Impor KRL Bekas dari Jepang Tinggal Tunggu Restu Menko Luhut
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan jangkauan transportasi umum di 92 persen wilayah Jakarta pada akhir tahun 2022 dengan program JakLingko, yakni sistem transportasi dengan rute, manajemen, maupun pembayaran terintegrasi. Penumpang memindai kartu JakLingko sebagai akses menggunakan kereta Commuterline (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa kepastian impor KRL bekas Jepang tinggal menunggu restu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan.
Dia menyebut impor KRL diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.
"Mungkin kalau kita mulai di bulan ini mungkin enam bulanan ya, kita harapkan jadi sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah trainset. Ada beberapa ruas yang memang sekarang sangat padat," kata Tiko, sapaan akrabnya, di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
"Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Pak Menko Marves (untuk persetujuan impor darurat KRL bekas. (Kepastiannya dari Menko Marves) iya, tapi harusnya si oke lah," lanjutnya.
Tiko menambahkan pihaknya telah menjelaskan perihal impor KRL kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk mengimpor KRL bekas Jepang.
"Kita sudah jelaskan ke BPKP dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu, nanti kemudian kita retrofit yang masih ada, dan kemudian 2025 produksi dari INKA," ucapnya.
Sebelumnya, BPKP menegaskan bersikap profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang meski Kementerian BUMN berupaya `melobi` mereka.
"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).
Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.
Meski begitu, dia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.
"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.
Komentar