Begini Respons Anies Baswedan soal Kisruh UKT Mahal

Senin, 20/05/2024 06:14 WIB
Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Anies Baswedan ikut buka suara untuk menanggapi soal kisruhnya kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang belakangan ini memicu protes dari mahasiswa.

Dia mengatakan negara harus memutuskan kepada siapa biaya pendidikan tinggi diberikan atau dibebankan.

"Kalau biaya itu dibebankan kepada keluarga lebih besar daripada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah yang sudah makmur," katanya saat ditemui di Kampung Marlina, Muara Baru, Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024.

Menurut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek 2014 ini, negara harus mengalokasikan anggaran lebih banyak. Seperti menanggung biaya lebih besar supaya banyak rakyat atau keluarga bisa kuliah.

Selain itu, Anies menuturkan bahwa persoalan UKT mahal ini menjadi masalah bagi mahasiswa dari kalangan menengah. Sebab, dari kalangan keluarga makmur mampu membiayai, kalangan keluarga miskin mendapat program bantuan, sedangkan mahasiswa keluarga menengah masih kesulitan.

"Mau bilang miskin dia tidak miskin, mau bilang makmur juga keluarganya belum makmur, nah yang tengah ini belum ada programnya. Bagaimana caranya? Dengan alokasi anggaran yang lebih banyak," kata Anies.

Bagi mantan calon presiden nomor urut 1 ini, pendidikan tinggi merupakan eskalator sosial ekonomi di Indonesia. Sebab, yang mendapat akses pendidikan tinggi, derajat, kesempatan pekerjaan, dan kesejahteraannya lebih tinggi.

Maka dari itu, menurut Anies, alasan pendidikan tinggi harus dapat alokasi yang lebih banyak sehingga tidak mengalami situasi yang seperti sekarang.

"Kalau seperti ini diteruskan, maka mereka yang bisa kuliah adalah dari orang tua yang sudah kuliah dan makmur. Yang keluarganya belum kuliah belum makmur tidak akan bisa kuliah nantinya," ujarnya.

Kenaikan UKT ini tercatat terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kenaikan ini pun diprotes oleh mahasiswa karena dinilai memberatkan dan tidak wajar.

Perubahan UKT ini diketahui buntut dari Peraturan Mendikbudristek Nomor 02 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggu.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar