Mantan KSAL Khawatir soal Aspek Pertahanan & Keamanan di IKN Nusantara

Jakarta, law-justice.co - DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara beberapa waktu lalu. Hal itu menandakan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara sudah resmi dan sah. 

Namun, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, hal yang perlu diperhatikan adalah soal aspek pertahanan dan keamanan (Hankam). Dia mengaku khawtir dengan kondisi Hankam di IKN Nusantara, karena Kalimantan Timur berbeda dengan Jakarta.

"Coba perhatikan di (DKI Jakarta) itu ada Kopassus, Kostrad, Marinir, itu melingkar. Ada Kodam Jaya. Kemudian dari sana berkembang menuju ke Kodam Diponegoro," ujarnya alam webinar bertajuk "Pro Kontra Posisi IKN Baru dalam Perspektif Hankam" pada Jumat (11/3/2022).

 "Itu adalah tatanan, secara baik telah ditata dengan baik. Agar upaya menembus Jakarta itu sulit, dari kekuatan asing," imbuhnya.

Selain itu, Soebijanto juga menyebutkan, Babinsa juga merupakan satu komponen penting di tingkat akar rumput yang punya tanggungjawab membentuk lingkungan anak bangsa agar susah diterobos oleh pihak lain.

Kemudian, lanjutnya, TNI Angkatan Laut sejak dahulu dan berkelanjutan membentuk kanal-kanal juga menggunakan kapal-kapal nelayan sepanjang Pantai Utara Jakarta antara lain untuk penguatan hankam.

Apalagi, pasca deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan diikuti oleh peristiwa bersejarah selanjutnya yakni Indonesia mengirimkan jururunding seperti Prof Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Hasjim Djalal, berjuang bertahun-tahun dalam forum-forum diplomasi PBB, hingga ditandatanganinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Karena di situ benar-benar ada wilayah laut, tidak gampang kapal lain lewat situ. Dan kenapa Jakarta? Karena di situ ada tiga cook point yang masing-masing sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga armada 1,2,3, itu adalah pengembangan dari strategi active defense yang dikembangkan oleh TNI," tegasnya.

Atas dasar itu, Soebijanto menegaskan bahwa Jakarta adalah de facto karena di situ ada berbagai nilai bangsa ini. Sebab, jika IKN dipindahkan ke Kaltim tanpa mempertimbangkan berbagai aspek antara lain soal hankam, maka itu akan mempengaruhi kedaulatan nasional.

Masih kata Soebijanto, salah satu yang perlu diperhitungkan adalah aspek laut. Di mana, kedalaman laut di sekitar IKN berbeda jauh dengan laut di Jakarta.

"Di situ (Jakarta) lautnya kedalaman 40 meter, sehingga kapal selam enggak mungkin menerobos ke situ. Nah, kalau di sini di Selat Makassar maka dia akan mudah melakukan penetrasi," tutup Soebijanto.