RI Masih Defisit APBN, Sri Mulyani Bakal Lelang SBN Pada 2022

Jakarta, law-justice.co - Indonesia diprediksi masih harus menghadapi defisit anggaran. Untuk membiayai defisit ini maka Kementerian Keuangan menyusun strategi atau jurus agar tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah maupun perekonomian Indonesia. Sebab, jika salah langkah maka bisa menyebabkan defisit yang lebih lebar lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, 2022 defisit APBN ditetapkan sebesar Rp 868 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dengan defisit 4,85% dari PDB maka kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan," ujarnya dalam Konferensi Pers virtual, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, Indonesia harus mengembalikan defisit di bawah 3% di tahun 2023. Sehingga tahun depan adalah moment penting dalam melakukan konsolidasi fiskal agar defisit kembali seperti UU Keuangan Negara.

Oleh karenanya, beberapa dinamika global yang bisa mengancam perekonomian dan bisa mendorong defisit lebih lebar lagi seperti inflasi tinggi, tapering AS, harga komoditas hingga perekonomian China menjadi hal yang perlu diwaspadai.

Sehingga, dalam melakukan penarikan utang seperti perilisan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan dengan hati-hati dan dicari waktu yang paling tepat. Hal ini agar tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Oleh karena itu target dan timing lelang untuk SBN akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar. Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa perkuat ritel investor di Indonesia dan di dalam negeri," kata dia.

Sementara itu, untuk pembiayaan defisit juga dilakukan melalui kas negara yang masih tersedia hingga kerjasama atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Sehingga penarikan utang bisa diminimalisir.

"Kita juga akan andalkan sumber pembiayaan non utang seperti saldo kas BLU, SAL dan SILPA dan tentu kita terus koordinasi dengan BI dan otoritas terkait," pungkasnya.