Modus Bansos Dadakan, Blokir Anggaran 50 T, Isu Mundur dari Kabinet

Sri Mulyani Indrawati saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

 

Sri Mulyani lahir di Lampung pada 26 Agustus 1962, jauh sebelum menjadi Menteri Keuangan, Ani begitu ia akrab disapa merupakan lulusan UI dan pernah berkuliah di Amerika Serikat.

 

Pada tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Lama sekolah dan bekerja di luar negeri, membuat kinerjanya disukai para praktisi dunia keuangan di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat.

 

Sri Mulyani menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai tiga anak dan  tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik mana pun.

 

Pada tahun 2005, Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono dan salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan departemen keuangan. 

 

Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas.

Setelah sukses menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia menggantikan Juan Jose Daboub.

 

Sebelum pada akhirnya, di tahun 2016 Sri Mulyani kembali ditunjuk Presiden ke 7 Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan. Kiprah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam masa pemerintahan Jokowi menjadi sebuah langkah tepat dari Presiden Jokowi.

 

Ia kembali ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Keuangan di periode kedua pemerintahan Jokowi, berbagai kebijakan mulai dari reformasi pajak, pengelolaan anggaran hingga puncaknya merebaknya pandemi Covid-19, Sri mendapatkan ujian dalam mengelola keuangan negara di masa krisis.

 

Sri Mulyani mempunyai motto bila negara Indonesia dapat menjadi negara maju bila tata kelola pemerintah dapat berjalan baik. Tentu dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kuat.
"Tentu, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersih dan kuat," kata Sri kepada Law-Justice. Setelah berhasil melewati wabah pandemi Covid, Sri memperoleh penghargaan "Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia Timur dan Pasifik 2020" dari majalah Global Markets.

 

Dalam kontestasi Pilpres 2024, isu politisasi bansos sempat menjadi perbincangan publik karena disinyalir pembagian bansos tersebut diduga menguntungkan paslon tertentu.

 

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024.

 

Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun. "Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," katanya.

Mantan petinggi Bank Dunia ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Dia menegaskan bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sri Mulyani pun menjawab perihal bansos yang selama ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja merilis bansos berupa BLT baru untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600.000 selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024.

Namun, pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal ini memicu sorotan. Sri Mulyani menegaskan bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

"Saya ingin menekankan, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," ujarnya.

Di lain kesempatan, Sri Mulyani mengungkapkan orang miskin atau tidak mampu perlu mengetahui sumber uang negara yang diberikan untuk bantuan sosial selama ini. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sri Mulyani, masyarakat harus tahu bahwa bantuan sosial mereka berasal dari pajak orang mampu atau kaya. Mereka harus ikut mengawasi APBN.

"Masyarakat juga tentu akan ikut mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000,00 (lima puluh triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian besaran per Kementerian dan Lembaga sebagaimana terlampir," katanya.

Namun, dalam melakukan blokir anggaran itu, Sri Mulyani mengatur beberapa ketentuan.

Pertama, blokir anggaran hanya dilakukan pada duit yang bersumber dari dana rupiah murni.

Kedua, blokir dilakukan pada kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, seperti belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, seperti perjalanan dinas dan belanja barang.

 

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda dan kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

Sri Mulyani menyebut ia juga mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan 
Automatic Adjustment seperti belanja bantuan sosial yang meliputi berbagai jenis bansos.

"Bansos itu meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako," ujarnya. Hal lain yang menjadi prioritas adalah belanja terkait tahapan Pemilu dan belanja terkait IKN termasuk juga belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak.

 

Sri Mulyani menuturkan tiga lagi yang menjadi hal utama adalah belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP), belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi) / Kementerian/Lembaga Baru dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

"Semua ini sudah dibicarakan dengan beberapa pihak terkait," tuturnya. Sri Mulyani mengatakan, kebijakan automatic adjustment sebetulnya hanya merupakan mekanisme anggaran yang diterapkan sesuai pola serapan anggaran di K/L. Besarannya hanya 5% dari total anggaran K/L.

Blokir anggaran sebesar 5% itu didasari atas tren belanja kementerian atau lembaga yang tiap tahunnya hanya terserap 95%. Maka, anggaran yang tidak terserap dicadangkan bila terjadi permasalahan, seperti saat masa Pandemi Covid-19.

"Jadi sebetulnya 5% itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di daerah atau bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu. Itu yang kita lakukan," tegasnya.

"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," tambahnya.

 

Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dari Kabinet Indonesia Maju menjadi salah satu isu yang terus berkembang sampai saat ini. Terhitung sampai saat ini, Sri Mulyani memang masih bertugas menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. 

 

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjawab isu yang beredar soal kabar dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo. 

 

Sri Mulyani menyatakan bila sampai hari ini ia masih aktif bekerja sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. "Ini saya kerja. Saya bekerja. Saya bekerja," ujarnya. 

 

Sri Mulyani tidak mau berspekulasi terlalu jauh mengenai isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, selain itu ada isu bila hubungan Sri Mulyani dan Menhan Prabowo Subianto sedang renggang.

 

Hal tersebut karena dalam debat pilpres beberapa waktu lalu, Prabowo sempat menyinggung nama Sri Mulyani terkait banyaknya anggaran Kemenhan yang terkena refocusing karena pandemi covid beberapa waktu lalu.

 

"Saya fokus untuk bekerja saja," ujarnya. Ditengah isu panas Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani diketahui beberapa kali intens bertemu dengan Presiden ke 5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

 

Hal tersebut menjadi semakin perbincangan publik usai Cawapres no urut 03 Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (MenkoPolhukam).

 

Namun, tidak ada yang mengetahui lebih lanjut mengenai pembicaraan dalam pertemuan Megawati dengan Sri Mulyani. Beberapa kali Sri Mulyani enggan berbicara lebih jauh mengenai isu mundur dari kabinet.

 

Mengenai Pemilu 2024, Sri Mulyani menilai pemilu merupakan bentuk latihan bagi demokrasi untuk menguji semua pilihan rakyat.  Apabila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya perekonomian nasional.

"Pokoknya ini kepercayaan rakyat. Kalau sistem bagus, proses bagus, masyarakat percaya,insya Allah hasilnya akan baik, ekonominya juga baik," tutupnya.