Insentif Pajak Covid-19 di Sektor Jasa ini Dihapus Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghapus insentif Jasa Kena Pajak bagi beberapa sektor tertentu yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
Tekor Sampai Rp 783,7 Triliun Selama 2021, ini Alasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp783,7 triliun sepanjang tahun lalu. Angka ini setara dengan 4,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pandemi Berlanjut di 2022, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Belum Usai
Menyambut tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat tahun baru 2022. Serta sejumlah catatan pribadi akhir tahun 2021 yang diunggah dalam akun Instragram-nya.
Alasan Sri Mulyani Naikkan Cukai Rokok: Sedih Lihat Bocah Merokok
Tingginya angka merokok di tanah air ditambah lagi banyaknya anak di bawah umur yang sudah mengonsumsi tembakau menjadi salah satu alasan kuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengerek naik tarif cukai untuk tahun 2022 menjadi rata-rata 12 persen.
Utang RI Meroket, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Lagi Pilihan
Utang pemerintah per akhir Oktober 2021 tercatat sebesar Rp 6.687,28 triliun. Dalam masa pandemi, jumlah ini meningkat cukup signifikan.
Teknologi Rendah Karbon Butuh Dana Besar, Apa Solusi dari Pemerintah?
Target netral karbon juga memiliki isu yang relevan dengan industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Beberapa upaya yang dilakukan dalam mencapai netral karbon, utamanya yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
RI Masih Defisit APBN, Sri Mulyani Bakal Lelang SBN Pada 2022
Indonesia diprediksi masih harus menghadapi defisit anggaran.Untuk membiayai defisit ini maka Kementerian Keuangan menyusun strategi atau jurus agar tidak
Pemerintah Was-was, Aktivitas Warga RI Seperti Sebelum Pandemi
Aktivitas masyarakat Indonesia perlahan pulih. Bahkan kini sudah melebihi tingkat aktivitas yang terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.
Pengemplang Pajak Mangkir Tax Amnesty II Bakal Didenda 200%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tahun depan adalah kesempatan terakhir bagi pengemplang pajak untuk meminta pengampunan atas dosa perpajakan. Semua itu tak lain dan tak bukan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang lebih dikenal dengan Tax Amnesty jilid II.