Tak Ikut Arahan Partai, PDIP Pecat 5 Kader di Jateng

Semarang, law-justice.co - Lima orang kader PDIP di Jawa Tengah (Jateng) dipecat karena tak mengikuti arahan partai. Mereka disebut membelot dengan mendukung pasangan calon dari partai plitik lainnya saat proses pilkada srentak di Jateng dimulai.

Adapun merka yang dipecat menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Kusriyanto menyebut kelima kader tersebut adalah Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya, Biena Munawa Hatta (Kabupaten Semarang), Dwi Astutiningsih (Blora), Mugiyono (Demak), dan Harjanta (Klaten).

"Surat pemecatan para kader tersebut telah diturunkan DPP PDI Perjuangan. Mereka dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai saat Pilkada," kata Bambang dalam siaran persnya di Semarang, Jumat (23/10/2020).

Dalam siaran persnya itu, Bupati Semarang Mundjirin disanksi karena dianggap mendukung istrinya, Bintang Narsasi, maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Sanksi yang sama juga dijatuhkan ke anak Mundjirin, Biena Munawa Hatta, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Semarang karena dianggap memberi jalan ke ibunya maju Pilkada.

Padahal di Pilkada Kabupaten Semarang, PDIP mengusung paslon Ngesti Nugraha-Basari (Ngebas). Biena pun di-PAW dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Kemudian di Blora, Dwi Astutiningsih dipecat karena maju Pilkada Blora melalui Partai Demokrat. Padahal PDIP telah mengusung Arif Rohman-Tri Yulisetyowati untuk Pilbup Blora.

Lalu Mugiyono di Demak, yang maju sebagai calon Bupati Demak dengan menggandeng Badarudin Ma`shum (Gus Bad). Mugiyono yang kini kader Gerindra memilih menyeberang setelah PDIP memberikan rekom ke Eistianah-Ali Makhsun di Pilkada Demak 2020.

Di Klaten, Harjanta juga dipecat karena maju Pilkada Klaten melalui partai lain. Dia melawan jagoan PDIP, Sri Mulyani-Yoga Hardaya.

"Melanggar disiplin partai dan tidak mengawal rekomendasi pada Pilkada. Justru malah maju dari partai lain," jelas Bambang.

Bambang pun tak ambil pusing soal pemecatan lima kadernya itu. Dia menegaskan kader wajib mengawal keputusan partai dan ada konsekuensi jika tidak patuh.

"Kalau lima saya rasa tidak banyak dibanding jumlah kader se-Jateng. Lagipula bukan soal banyak sedikitnya yang dipecat, tapi lebih pada konsekuensi menjadi kader wajib mengawal keputusan partai," katanya.