Gagalnya penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendapatkan barang bukti terkait kasus korupsi Bansos Covid-19 dari rumah poltikus PDIP Ihsan Yunus disindir oleh Bambang Isti Nugroho. Menurut koordinator aksi Gerakan Indonesia Beres (GIB) yang biasa disapa BIN ini, penggeledahan tersebut hanya sebatas sandiwara.
Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket Bansos COVID-19 sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sejumlah fakta pun terungkap dalam sidang yang digelar pada Rabu (24/2/2021) kemarin tersebut.
Penyidik KPK akhirnya menggeledah rumah politikus PDIP Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Covid-19. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik KPK berhasil membawa sejumlah dokumen yang tersimpan dalam dua buah koper.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terkait para kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Secara khusus, LSI menyoroti calon kuat dari PDIP yang dinilai punya peluang besar untuk maju.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir langsung direspons oleh politikus PDIP Ruhut Sitompul.Salah satu pernyataan Gubernur Anies yang disorot Bang Ruhut adalah soal banjir Jakarta akan surut dalam waktu 6 jam.
Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sengaja didesain sejak awal 2020 oleh kelompok pencari rente. Dengan jaringan kekuasaan, mereka mendorong agar program bansos akibat pandemi Covid-19 menjadi kebijakan nyata, dengan dalih niat sosial. Mulai dari elite di kementerian sosial hingga menteri bahkan petinggi partai diduga ikut menikmati bancakan anggaran bantuan sosial ini. Namun seperti apa jaringan ini? Siapa saja terlibat?
Hingga saat ini, Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19. Padahal, nama Politikus PDIP itu sudah santer dikaitkan dengan kasus yang telah menjerat eks Mensos Juliari Batubara tersebut.
Setelah menjerat politikus PDIP yang menjadi Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi Bansos COVID-19, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkannya ke Politikus PDIP lainnya. Kali ini KPK menduga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti ikut menerima uang korupsi dari Juliari.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik data sebaran yang tak lengkap. Gilbert curiga Pemprov DKI sengaja menutupi data tersebut.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan dimohonkan ke Pengadilan Jakarta Selatan terkait perkara suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang saat ini tengah disidik KPK.