Nobel Perdamaian 2020 Diraih Program Pangan Dunia

law-justice.co - Program Pangan Dunia PBB berhasil meraih penghargaan Nobel Perdamaian 2020. Dalam akun Twitter resmi, Jumat (9/10/2020) panitia mengungkapkan program tersebut layak mendapatkan penghargaan atas upayanya memerangi kelaparan, memperbaiki kondisi perdamaian di daerah-daerah yang terkena konflik.

Tidak hanya itu, program tersebut dinilai bertindak sebagai kekuatan pendorong dalam upaya untuk mencegah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan konflik. Dengan begitu Program Pangan Dunia PBB berhak bersanding bersama mereka yang telah mendapatkan penghargaan serupa.

Pada 2019 nobel perdamaian diberikan kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed. Dia meraih penghargaan karena membantu mengakhiri perang berkepanjangan dengan negara etangga Eritrea.

Penghargaan yang didambakan telah diraih oleh sejumlah politisi terkemuka, tokoh revolusioner, hingga organisasi global. Mereka di antaranya ialah Nelson Mandela.

Sejumlah nama termasuk aktivis lingkungan Gretta Thunberg, PM Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Presiden AS Donald Trump hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masuk dalam daftar nama yang diprediksi jadi penerima hadiah Nobel Perdamaian.

Selain Program Pangan Dunia PBB, beberapa tokoh telah menyabet penghargaan nobel di beberapa bidang. Nobel untuk bidang sastra tahun ini diberikan kepada penyair asal Amerika Serikat, Louise Gluck.

"Nobel Sastra 2020 diberikan kepada penyair Amerika Louise Gluck atas `suara puitis dengan keindahan yang sederhana membuat keberadaan individu menjadi universal`," kata pihak Swedish Academy dalam pengumumannya, Kamis (8/10/2020).

Gluck diketahui pernah memenangkan beberapa penghargaan mulai dari Pulitzer pada 1993 berkat karyanya, The Wild Irish, dan the National Book Award pada 2014.

Tahun ini panitia menerima 318 nominasi, sekitar 211 di antaranya merupakan individu dan 107 organisasi. Selama 50 tahun terakhir nama-nama calon penerima selalu dirahasiakan oleh panitia.

"(Nama nominasi dirahasiakan) agar pengambil keputusan bisa mengintervensi suatu konflik, mereka harus bisa membangun opini berdasarkan informasi akurat yang diberikan media," kata Sverre Lodgaard, peneliti di Institut Urusan Internasional Norwegia (NUPI) seperti dilansir CNNIndonesia.com.