Dukung Papua Merdeka di PBB, Indonesia Marah pada Negara Kecil Ini

Senin, 28/09/2020 15:15 WIB
Ilustrasi Masyarakat Adat Papua (Phinemo)

Ilustrasi Masyarakat Adat Papua (Phinemo)

Jakarta, law-justice.co - Dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dilaporkan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal itu disampaikan oleh Vanuatu, sebuah negara kecil yang berada di kawasan Pasifik.

"Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita, di region kita, orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman seperti dikutip dari akun resmi Youtube PBB.

"Tahun lalu, pemimpin dari forum pulau-pulau Pasifik meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua Barat. Hari ini kami meminta secara terhormat pemerintah Indonesia untuk melihat suara pemimpin Pasifik," lanjutnya.

Apa yang dituduhkan Vanuatu itu membuat Indonesia marah. Apa yang disampaikan Lougham itu dibantah saat Indonesia menyampaikan hak jawab.

Diplomat RI di PBB menilai tuduhan merupakan intervensi pada urusan dalam negeri dan menyebut tudingan itu memalukan.

"Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya.

"Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak," lanjut Silvany.

RI mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua. Ini merupakan kesekian kalinya Vanuatu melakukan hal yang sama ke RI.

Vanuatu memiliki kedekatan etnis dengan Papua. Negara itu sejak 2016 memang rutin menyuarakan Papua di isu PBB.

Ini juga sempat disindir Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wakil presiden. Vanuatu sebelumnya juga memasukkan tokoh Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda ke delegasi Komisioner Tinggi HAM PBB.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar