Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan sejumlah anggotanya yang ikut audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan bicara terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5) tak mewakili sikap lembaganya.
Di tengah ramainya kabar Ustaz Abdul Somad (UAS) ditolak oleh Singapura, Gubernur Papua Lukas Enembe malah ikut terseret. Enembe disebut dideportasi oleh Pemerintah Singapura. Namun, Pemprov Papua menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. Rifai Darus, selaku juru bicara Gubernur Papua, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu indikator kemajuan dan kemandirian suatu daerah otonom. Setiap daerah otonom bertanggungjawab meningkatan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat.
"Bagaimana seorang Paulus Waterpauw sudah sejak lama dipaksakan oleh Tito Karnavian-dulu Kapolri sekarang Mendagri-untuk masuk ke dalam politik di Papua. Misalnya meminta agar Lukas Enembe Gubernur Papua sekarang itu untuk menjadikan Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur pada 2018," ujar Usman.
Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi teror di Papua. Kali ini, KKB membakar perumahan guru SMA di Distrik Ilaga.
Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim Parlemen Eropa meluncurkan jaringan baru untuk mendukung West Papua.
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menilai penunjukkan Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat akan memperburuk situasi konflik di Papua Barat.
"Kami dari Majelis Rakyat Papua yang merupakan lembaga kultural yang memproteksi dan afirmasi terhadap budaya Orang Asli Papua kami anggap sebuah pelecehan budaya kami, karena foto dan narasi tersebut seakan menjadi lelucon," katanya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras seluruh dugaan bentuk represi aparat kepolisian terhadap demonstran yang menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Selasa (10/5).
Partai Rakyat menyerukan naskah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan keasliannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar. Tujuannya, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di daerah pelosok seperti Papua.