Semoga Din Cs Tulus Membentuk KAMI Demi Bangsa, Bukan Karena Dendam

Jakarta, law-justice.co - Pakar Politik, Karyono Wibowo menyebut bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk Din Syamsuddin, Said Didu, Refly Harun, Rocky Gerung dan sejumlah tokoh yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), merupakan bagian dari ekspresi demokrasi.

"Semua tokoh yang tergabung di dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. entu kita berharap semoga aksi menyelamatkan Indonesia yang diklaim sebagai gerakan moral itu memiliki semangat yang sama, yaitu dilandasi oleh semangat persatuan dan gotong-royong untuk menyelamatkan Indonesia dari pandemi Covid-19 dan pelbagai permasalahan yang tengah dihadapi saat ini," katanya seperti melansir netralnews, Kamis 6 Agustus 2020.

Kata dia, jika semangatnya untuk memperkuat pondasi demokrasi, maka kehadiran KAMI sebagai gerakan oposisi dibutuhkan di tengah lemahnya oposisi di parlemen.

"Karenanya pemerintah tidak perlu reaktif dan alergi terhadap pelbagai ragam kritik. Pun sebaliknya, Din Syamsudin dan sejumlah tokoh yang bergabung atau mendukung gerakan KAMI jangan marah atau alergi jika publik mengkritik langkah mereka. Itulah konsekuensi dari negara demokrasi dimana kita harus saling menerima perbedaan pendapat," ujarnya.

"Oleh karena itu pula kita bisa sependapat dan sebaliknya bisa berbeda dengan Din Syamsudin, dkk dalam memandang persoalan bangsa saat ini. Namun demikian, meskipun ada perbedaan pandangan tetapi saya yakin 100 persen ada kesamaan rasa di antara kita dengan tokoh-tokoh yang tergabung di KAMI yaitu perasaan yang sama dalam mencintai tanah air Indonesia," sambungnya.

Dia menambahkan, soal narasi menyelamatkan Indonesia yang menjadi alasan pendirian KAMI, tentu semua setuju karena setiap anak bangsa berkewajiban untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keterpurukan. Mungkin kata dia, yang membedakan hanya persoalan cara pandang.

"Din, dkk memandang Indonesia dengan pesimistis sehingga mengibaratkan Indonesia sebuah kapal yang sebentar lagi akan tenggelam. Pernyataan Din beda-beda tipis dengan pernyataan Prabowo Subianto yang menghebohkan negeri bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 Sayangnya, pernyataan tersebut tidak disertai indikator yang memadai," papar Karyono.

"Sementara pihak lain memandang Indonesia dengan optimis meskipun harus diakui akibat tekanan wabah Corona membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi," terang Direktur Eksekutif Indonesian Public Intitute (IPI) itu.

Dia menjelaskan, ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 diprediksi bakal mengalami kontraksi di kisaran -3,5 persen hingga -5,1 persen dengan titik tengah di -4,3 persen.

Dampak pandemi Covid-19 telah menggerus APBN kita sehingga berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.264,07 triliun hingga akhir Juni 2020.

Utang ini naik Rp 694,07 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp 4.570 triliun. Sedangkan, dibandingkan bulan sebelumnya utang pemerintah ini naik tipis sebesar Rp 5,5 triliun sehingga utang Indonesia tercatat sebesar Rp 5.258,57 triliun.

"Akibat pandemi juga menimbulkan jumlah tenaga kerja yang di PHK meningkat. Data kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak Covid-19 sekitar 3,05 juta orang (per 2 Juni 2020) dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta," imbuhnya.

Selain itu kata dia, dampak pandemi Covid-19 ini juga menggerus daya tahan ekonomi rakyat. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA yang digelar di 8 provinsi besar di Indonesia pada pertengahan Juni 2020, terdapat 74,8 persen masyarakat yang berada di zona merah Covid-19 merasa kondisi ekonomi kian memburuk dibanding sebelum covid.

Adapun sebanyak 22,4 persen responden menyatakan kondisi ekonomi tidak berubah dan hanya 2,2 persen yang menyatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik, sedangkan 0,6 persen menjawab tidak tahu.

Lebih jauh, dia mengatakan, sederet persoalan yang menimpa Indonesia saat ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi untuk mengatasi situasi krisis akibat pandemi ini tentu memerlukan partisipasi publik dan membutuhkan peran semua komponen bangsa tak terkecuali tokoh masyarakat yang tergabung dalam KAMI.

"Oleh karena itu komitmen tokoh-tokoh yang tergabung di dalam KAMI tidak bergeser dari gerakan moral, yang tidak sekadar menyampaikan kritik destruktif tapi juga memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi pelbagai persoalan bangsa," jelasnya.

"Saya berharap deklarasi KAMI dilandasi niat yang tulus untuk menyelamatkan Indonesia kini dan yang akan datang, bukan sekadar menjadi kumpulan orang sakit hati, dendam, iri hati apalagi kumpulan politisi yang inigin mengail di air keruh dengan memanfaatkan situasi sulit ini," tegasnya.