Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil awalnya digadang menjadi salah satu kandidta kuat calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu pun semakin menguat setelah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang memperpanjang masa libur sekolah untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Awalnya, para peserta didik dijadwalkan masuk sekolah pada 9 Mei, tapi kini menjadi 12 Mei 2022.
Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kaget. Dia pun menyampaikan rasa keprihatinannya atas kejadian tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahuinya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Achmad Ru`yat memberikan usulan agar Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menghubungkan Jakarta-Bandung tidak hanya sampai Bandung akan tetapi dilanjutkan hingga ke Bandara Internasional Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta. Sementara, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ketiga gubernur tersebut lebih menonjol daripada gubernur lainnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut pantas menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang. Kini gelombang dukungan terhadapnya terus bermunculan. Terbaru, Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur (Gerak Jaktim) mendeklarasikan dukungan.
Pelaku pemerkosaan belsan santri, Herry Wirawan divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Terkait vonis tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mendukungnya.
“Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik! Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!” kata Gde dalam keterangan, Kamis (17/3).
Mantan Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov disebut-sebut menjadi ketua geng di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung Jawa Barat. Terkait hal itu, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Hukum (MPH) menggelar aksi di depan kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Gambir, Jakarta Pusat mendesak untuk memindahkan Setnov ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.