Kasus Corona RI Lampaui China, Ketidakmampuan Jokowi Makin Terlihat

Senin, 20/07/2020 09:59 WIB
Meski 2 WNI Positif Corona, Jokowi Tak Larang WNA Masuk Indonesia. (pojoksatu.id)

Meski 2 WNI Positif Corona, Jokowi Tak Larang WNA Masuk Indonesia. (pojoksatu.id)

Jakarta, law-justice.co - Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada hari Minggu 19 Juli 2020 dikabarkan telah mencapai angka 86.521 orang.

Angka itu melampaui jumlah kasus positif Covid-19 di negara China yang disebut-sebut sebagai negara asal virus pemicu pandemi global itu.

Berdasarkan data dari Worldometers, Minggu (19/7), jumlah kasus positif Covid-19 di Tiongkok mencapai 83.660.

Namun, tren kasus baru Covid-19 di Tiongkok menunjukkan penurunan, sedangkan di Indonesia malah sebaliknya.

Di Indonesia pertambahan kasus baru Covid-19 bisa di atas 1.000 per hari. Sementara di Tiongkok sudah di bawah 20 kasus baru per hari.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mempertanyakan langkah dan kemampuan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Politikus Partai Demokrat (PD) itu menyebut jumlah kasus Covid-19 yang besar dan angka pertambahannya yang belum melandai mengonfirmasi anggapan tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan pandemi akibat virus corona jenis baru tersebut.

“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya. Apalagi DPR RI pun telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran sangat besar untuk penanganan pandemi,” ujarnya seperti melansir jpnn.com, Minggu 19 Juli 2020.

Dia kemudian merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang menunjukkan positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Positivy rate adalah persentase kasus positif dibanding total sampel yang diperiksa.

Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi, yaitu 12,2 persen. Sementara menurut WHO, idealnya positivity rate yang aman di bawah 5 persen.

Oleh karena itu Syarief mendorong pemerintah bekerja lebih keras, serta menggenjot penyaluran anggaran penanganan Covid 19 secara maksimal dan terarah guna menghentikan penularan. Anggota Majelis Tinggi PD itu juga mewanti-wanti pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Faktanya kini Covid 19 makin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokol kesehatan. Menurutnya, lonjakan kasus baru Covid-19 disebabkan banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi new normal,” ujarnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar