Pemerintah Main Api, GNPF: MUI Daerah Hati-hati Operasi `Qubah Putih`!

Senin, 13/07/2020 10:29 WIB
Koordinator Lapangan aksi ‘Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme’, Rabu, 24 Juni di depan Gedung DPR RI, Edy Mulyadi. (Youtube).

Koordinator Lapangan aksi ‘Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme’, Rabu, 24 Juni di depan Gedung DPR RI, Edy Mulyadi. (Youtube).

Jakarta, law-justice.co - Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edy Mulyadi membeberkan setidaknya ada dua kabar buruk yang dihadapi Indonesia kedepan.

Pertama kata dia soal Raker Komisi III DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, ternyata, tidak mencabut Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ditolak rakyat, khususnya umat Islam dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

Sedangkan yang kedua kata dia soal adanya operasi ‘Qubah Putih’ yang menyasar petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan.

“Dengan dukungan dana nyaris tak terbatas, orang-orang PKI ingin menggembosi MUI di daerah-daerah dengan iming-iming uang dan berbagai fasilitas, bahkan ancaman-ancaman,” ujarnya dalam sebuah video di akun Youtube yang diunggap pada hari Minggu 12 Juli 2020 kemarin.

Kata dia, penolakan umat Islam yang terjadi di hampir seluruh wilayah, ternyata tidak didengar oleh pemerintah. Mereka masih mau berkelit dengan mengganti istilah dari RUU HIP berubah menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila).

“Mau diganti dengan apa pun, umat Islam tetap menolak. Karena ini akan menjadi pintu masuk atau media bagi komunis untuk tampil formal,” katanya.

Di tengah agenda DPR mencabut sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020, RUU HIP ternyata aman-aman saja menjadi bukti kalau kecurigaannya bahwa pemerintah dan DPR RI ‘main api’, rasanya tidak berlebihan.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menyampaikan hampir seluruh fraksi mengusulkan pencabutan RUU yang mereka bahas. Sebab mereka merasa tak akan bisa merampungkan pembahasan hingga batas akhir bulan Oktober.

Komisi I DPR misalnya, mengajukan pencabutan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta RUU Penyiaran. Mereka akan berfokus merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi tahun ini. Lalu komisi II DPR RI mencabut RUU Pertanahan. Komisi IV DPR RI berniat mencabut RUU Kehutanan dan RUU Perikanan.

Komisi VIII DPR RI mengajukan pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Adapun Komisi X DPR RI hendak mencabut RUU Pramuka. Sementara Komisi XI DPR RI berencana menunda RUU Bea Meterai dan RUU Fasilitas Perpajakan. Ironisnya, RUU HIP masih menggantung meski sudah menuai sejumlah aksi protes dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut Edy Mulyadi, kader PKI paham, bahwa, halangan mereka adalah umat Islam. Apalagi faktanya, penolakan umat Islam dan rakyat Indonesia terhadap RUU HIP terjadi sangat massif di mana-mana. PKI paham betul, ganjalan utama RUU ini ada pada umat Islam.

“Maklumat MUI Pusat dan MUI 34 Provinsi yang menolak RUU ini, benar-benar jadi energi bagi umat dan rakyat untuk menolak dan melawan. Itulah sebabnya PKI kini melancarkan operasi QUBAH PUTIH untuk mendekati MUI-MUI Kabupaten/Kota bahkan Kecamatan,” jelasnya.

Edy lalu mengingatkan agar ummat dan rakyat terus waspada. Jangan sampai lengah. Khusus kepada para pengurus MUI di daerah, jaga ghirah perjuangan dan tetap istiqomah. Sekali saja kalian melenceng, akan jadi catatan buruk di mata rakyat, dan tentu saja, di hadapan Allah SWT.

“Kalau kemudian ada beda sikap dengan MUI pusat, berarti masuk angin. Mohon maaf kiai, ustdaz, kalau kemudian secara sumir mendukung HIP, saya tidak syu’udhon, operasi qubah putih berhasil mengamankan kalian. Ini catatan amat buruk bagi umat dan dalam pandangan Allah,” tegasnya.

Simak pernyataan lengkapnya pada video berikut ini:

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar