PKS: Masukkan RUU HIP Ke Prolegnas Sama Saja Mengundang Kegaduhan!
"PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI agar RUU HIP tidak dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto.
PA 212-FPI Kritik Jokowi, Mulai dari RUU HIP Hingga Vaksin Covid-19
Sekretaris Umum FPI Munarman menilai keputusan tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 saat era Presiden Joko Widodo menjabat dianggap sangat ironis.
Menko Mahfud: Pemerintah Senang Munculnya Kontroversi RUU HIP
Mahfud juga mengatakan, pemerintah senang dengan munculnya kontroversi terkait RUU HIP. Pasalmya, semua pihak muncul menyuarakan pendapat.
Mengklaim Dirinya Paling Pancasila Adalah Pola PKI Gaya Baru!
"Iya. Kita lihat bahwa pola-pola PKI itu adalah pola-pola yang mengeklaim bahwa dirinya adalah yang paling Pancasila," ujarnya.
Gatot Soal RUU HIP: Tak Terbayangkan Pertumpahan Darah yang Terjadi
Meski kini sudah pensiun dari anggota TNI, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo tetap menjaga sumpahnya. Mantan Panglima TNI itu mengaku akan selalu konsisten menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Jadi Youtuber, Jurus Baru Ketua MPR Tanamkan Empat Pilar Pancasila
Tak Tanggung-tanggung mantan Ketua DPR RI ini langsung me-launching dua akun media sosial sekaligus yaitu Bamsoet Channel dan Bamsoet Podcast. Selain itu ada peluncuran buku "jurus empat pilar" dan Bamsoet Center.
MUI Beri Peringatan Keras DPR Soal RUU yang Diusulkan PDIP
Hingga saat ini status Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan oleh PDI Perjuangan belum jelas statusnya, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung mengingatkan DPR agar menarik RUU tersebut dari program legislasi nasional (Prolegnas).
RUU HIP Jadi RUU BPIP, MS Kaban: Minyak Babi Cap Onta, Tetap Haram!
"Ibarat `Minyak Babi cap Onta` tetap haram hukumnya wajib ditolak RUU BPIP,” kicaunya di twitter.
PKS: Pemerintah dan DPR Tidak Bisa Menukar RUU Begitu Saja
“Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja,” kata Anis dalam keterangan resminya, Senin (20/7/2020).