Ternyata Jokowi Juga Kesal pada Prabowo, Jenderal Idham Azis & Nadiem

Kamis, 09/07/2020 10:23 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: dok. Kompas)

Presiden Joko Widodo (Foto: dok. Kompas)

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menteri yang kementeriannya memiliki anggaran besar agar membelanjakan uang di dalam negeri.

Dia tidak ingin ada anak buahnya yang belanja saat ini dilakukan di luar negeri.

Hal itu disampaikan langsung Jokowi kepada kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara lainnya.

Kekesalan Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juli 2020 lalu.

"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," tegas Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa pemerintah telah membatasi mobilitas orang sehingga banyak sektor terdampak.

Dia menyontohkan seperti di sektor pariwisata, hotel dan restoran mengalami kerugian yang mendalam.

"Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu. Terus, dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," katanya.

Oleh karenanya Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga negara lainnya memiliki rasa krisis yang sama mengenai dampak ekonomi saat ini.

Kata dia, bahwa negara harus berkejaran dengan waktu dalam mengatasi dampak pandemi.

"Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tetapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ujarnya.

Dia juga meminta para menteri untuk menyetop belanja anggaran ke luar negeri.

Dia meminta Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan belanja di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.

"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," tuturnya.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar