Pakar UNHAS: New Normal di Indonesia Prematur!

Jakarta, law-justice.co - Rencana penerapan hidup normal baru atau new normal yang tengah digencarkan oleh pemerintah dianggap prematur oleh Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin.

Pasalnya kata dia, kebijakan ini dilakukan ketika kasus virus corona covid-19 di Tanah Air masih tinggi.

Kata dia, setiap negara pasti akan memikirkan dua hal, yakni bagaimana menangani covid-19 dan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan.

Menurutnya jika dianalogikan sebagai piramida, sebuah negara akan menyelesaikan masalah keamanan dan kesehatan publik, lalu ketika pandeminya sudah dapat dikendalikan, barulah masuk ke konsen ekonomi.

Kalau melihat dari piramida itu, Indonesia justru langsung lompat ke tahap kedua yakni memikirkan menjalankan roda perekonomian meski pandemi covid-19 belum selesai.

"Ini Indonesia masih dipuncak bahkan belum mencapai puncak sudah mau implementasi jadi terlalu dini, prematur ini. Jadi ini new normal yang prematur," kata Ridwan seperti melansir suara.com dalam sebuah diskusi publik yang dilakukan secara virtual, Kamis (28/5/2020).

Kata dia, di Jepang, pelonggaran baru dilakukan enam pekan setelah kurva kasus covid-19 dinyatakan sudah menurun.

Sedangkan di Indonesia justru hendak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketika jumlah penularan covid-19 masih tinggi.

Padahal, ada enam kriteria yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bisa digunakan untuk menerapkan new normal.

Salah satunya ialah pandemi Covid-19 sudah terkendali di dalam suatu wilayah. Sementara di Indonesia belum bisa dianggap sudah terkendali.

Dengan begitu, ia melihat new normal yang akan diterapkan pemerintah itu akan menimbulkan banyak korban yang berguguran.

Ancaman penularan yang masih tinggi itu akan menyasar lingkungan sekolah, mall ataupun tempat-tempat lainnya yang akan mulai beroperasi normal.

"Jatuhnya banyak korban terutama pada anak sekolah kita, pada pengunjung mall, pengunjung pasar yang di mana mereka belum bisa mempraktekkan social distancing."