Prediksi BIN Terjadi, Pemerintah Sibuk Urus Ekonomi & Korbankan Rakyat

Rabu, 29/07/2020 08:46 WIB
Presiden Jokowi saat kunjungi Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat (kompas)

Presiden Jokowi saat kunjungi Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat (kompas)

Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut prediksi Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut bulan Juni dan Juli sebagai puncak Covid-19 di tanah air terbukti akurat.

Sebagai informasi, BIN memprediksi, Covid-19 di Indonesia pada akhir Juli akan bertengger di angka 106 ribu kasus.

Kata dia, harusnya pemerintah sejak awal sudah melakukan langkah antisipasi agar prediksi itu tidak terjadi.

"Ketika BIN memprediksi dan menganalisa terkait corona yang bisa tembus 100 ribu orang, harusnya pemerintah gunakan data tersebut untuk melakukan langkah-langkah antisipatif," ujarnya seperti melansir rmol.id, Selasa 28 Juli 2020.

Kata dia, pemerintah saat ini lebih sibuk dengan urusan ekonomi ketimbang kesehatan. Akibatnya kesehatan masyarakat pun jadi terabaikan.

"Faktanya yang terinfeksi sudah tembus 100 ribu orang. Ini yang terdata. Mungkin masih banyak lagi yang belum terdata. Karena masih banyak masyarakat yang belum test rapid," ucapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan, pemerintah harus tetap memprioritaskan masalah kesehatan agar masyarakat yang terinfeksi tidak terus bertambah.

"Sekarang sudah kejadian. Sudah banyak yang terpapar corona. Maka baik kesehatan maupun ekonomi harus berjalan bersama-sama. Harus seiring dan sejalan. Tapi Kesehatan jangan dinomorduakan karena yang jadi korban adalah rakyat. Sekali lagi, rakyat," tegasnya.

Senada dengan Ujang, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, lonjakan kasus di Indonesia terjadi seiiring dengan Pemerintah yang belakang gencar menggaungkan new normal.

"Awalnya, pemerintah terlihat memilih kesehatan sebagai prioritas, belakangan dengan new normal pemerintah sudah ingin memadukan antara kesehatan dan ekonomi sekaligus," katanya.

Adi pun menegaskan, saat ini posisi Pemerintah dihadapkan dengan situasi yang serba rumit. Selain itu pemerintah juga dihadapkan dengan pilihan yang sulit yakni memilih antara memprioritaskan ekonomi atau kesehatan.

Namun Direktur Eksekutif Parameter Politik itu menyarankan jika pemerintah ingin melanjutkan new normal. Maka, aturan terhadap protokol kesehatan harus diperketat.

"Harus imbang. Patuhi protokol kesehatan dan mesti ada sanksi bagi yang melanggar," tuturnya.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar