Wow! Beri Insentif ke Orang Kaya, Pemerintah Gelontorkan Rp25 Triliun

Selasa, 19/05/2020 08:45 WIB
Ilsutrasi Liburan Mewah. (tribunnews.com)

Ilsutrasi Liburan Mewah. (tribunnews.com)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut tengah membuat desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan dampak virus corona Covid-19.

Dalam aturan itu telah dirancang stimulus untuk meningkatkan laju konsumsi rumah tangga, saat pandemi Covid-19 mulai mereda.

Salah satu stimulusnya menyasar masyarakat kelas menengah atas, lewat dukungan sektor pariwisata yang diantaranya mengatur soal diskon tiket, hotel, restoran, hingga voucher makanan lewat aplikasi online.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 25 triliun untuk rencana program ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2019 lalu menyebutkan kelompok 20% teratas menguasai 45,36% pengeluaran secara nasional.

Itulah kenapa menggenjot konsumsi masyarakat kelas atas memang menjadi jurus jitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB).

Sementara, kelompok masyarakat 20% teratas, memegang peranan penting terhadap konsumsi rumah tangga.

Sementara kelompok 40% terbawah hanya menguasai 17,71% dan kelompok 40% menengah hanya menguasai 36,93% pengeluaran nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperlonggar pada kuartal III-2020 dengan asumsi penyebaran virus sudah tidak terlalu masif, maka insentif ini akan dijalankan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan, implementasi dari stimulus tersebut akan sangat tergantung dengan keadaan darurat, serta kapan pandemi ini benar-benar menunjukkan penurunan.

"Kalaupun pariwisata akan dijadikan fokus, pasti tetap dilakukan dengan protokol kesehatan, sehingga tetap belum bisa maksimal," kata Prastowo seperti melansir kontan.co.id.

Artinya, meskipun ditargetkan efektif pada kuartal III atau kuartal IV-2020, tetapi implementasinya akan sangat bersifat dinamis mengikuti pola perkembangan penyebaran virus di dalam negeri.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai, apabila kebijakan tersebut diimplementasikan dalam waktu dekat, maka dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif.

Sebab, "Awareness masyarakat golongan menengah ke atas mengenai pandemi Covid 19 lebih tinggi, sehingga akan lebih rasional dalam hal berwisata jika kesehatan adalah taruhannya," kata Riza.

Menurutnya, jika kurva penyebaran Covid-19 mulai menurun, kelompok masyarakat ini akan lebih percaya dan merasa aman. Saat itulah, konsumsi mereka akan terkerek naik.

(Annisa\Editor)
Share:



Berita Terkait

Komentar