Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, yang melihat pemerintah sudah kehilangan momentum memulihkan ekonomi yang dibarengi dengan penanganan Covid-19.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 23 Desember 2020 sisa anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih sebesar Rp 192,49 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan di 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak,” ujarnya.
“Sampai akhir September di kuartal ketiga, kami sudah berhasil menyalurkan 150 triliun rupiah dan pada minggu kedua Oktober sudah tersalur 344,43 triliun rupiah atau hampir 50 persen dari total anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah,” kata Budi.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan realisasi penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 September 2020 sudah mencapai mencapai 304,63 triliun rupiah atau 43,8 persen dari pagu 695,2 triliun rupiah. Per 1 Oktober, realisasinya sudah mencapai 316,32 triliun rupiah atau 45,5 persen.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan subsidi gaji kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan. Dari 15 juta tenaga kerja peserta subsidi, sebanyak 398.000 di antaranya merupakan tenaga kerja honorer.
"Besar sekali, kami lihat kurang tepat hitungan di awal, pagu terlalu besar jadi realisasi penyerapan kecil sekali," katanya.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikritisi anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun. Menurutnya, Pemerintah selama ini hanya fokus menyasar masyarakat miskin dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengungkapkan tiga strategi agar Indonesia terhindar dari resesi.