Soal Dokumen Korban Papua, BEM UI Sebut Mahfud MD Bermuka Dua

Jakarta, law-justice.co - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengaku sangat kecewa dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait dokumen berisi data tahanan politik dan korban tewas konflik di Nduga, Papua.

Dokumen itu diberikan BEM UI kepada Mahfud dua hari lalu, di Kampus UI.

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyebut sikap Mahfud saat menerima dokumen itu di lingkungan kampus UI, berbanding terbalik dengan sikapnya saat di luar kampus. Di luar kampus, Mahfud menyebut dokumen Papua itu sekadar dokumen dan tidak ada apa-apanya.

"Padahal saat di kampus tidak berkata seperti itu," kata Fajar saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (18/2).

Fajar menceritakan saat BEM UI menyerahkan langsung dokumen tersebut, Mahfud memeriksa dan membaca sekilas isi dokumen.

"Data tersebut sudah dinyatakan oleh beliau untuk ditindaklanjuti pada saat ditemui kemarin pagi dan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo," kata dia.

Mahfud saat di luar kampus juga menyatakan dokumen yang ia dapatkan dari mahasiswa UI pasti telah dimiliki oleh kepolisian. Namun Fajar pun mempertanyakan langkah aparat kepolisian terkait data itu.

"Apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari operasi militer di Nduga, yang dirasakan masyarakat dan tahanan politik yang telah disebutkan? Kami menunggu bukti konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," kata dia.

Mahfud MD menerima dokumen Papua dari BEM UI kemarin, sesaat sebelum berbicara dalam diskusi bertajuk `Bincang Seru Mahfud`.

Selesai acara di Kampus UI, Mahfud dalam kesempatan di Hotel Bidakara Jakarta menyebut bahwa dokumen itu tidak lengkap. Dia bahkan menyindir bahwa dokumen serupa pasti telah dimiliki aparat kepolisian.

"Lihat nih enggak ada apa-apanya, cuman kayak gini," kata Mahfud. "Orang cuman kayak gini, pasti polisi sudah punya," ujarnya. (CNNIndonesia).