Mau Jadi Wadirut PLN, Anak Buah Luhut Pernah Diperiksa Kasus...

Jakarta, law-justice.co - Darmawan Prasodjo dikabarkan bakal menjadi Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Darmawan sendiri merupakan bekas anak buah Menteri Luhut Binsar Panjaitan saat masih di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Menurut saya, Pak Darmo (panggilan Darmawan) itu qualified,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat seperti dilansir dari Tempo.co, Rabu (11/12/2019).

Darmo saat ini menjabat sebagai Deputi I Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas di bawah Kepala KSP Moeldoko. Sebelumnya ketika KSP dipimpin Luhut, Darmo menjabat sebagai Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Saat bekerja bersama Luhut, Darmo pernah ikut terseret kasus papa minta saham yang terjadi di penghujung 2015. Kasus ini melibatkan politikus Partai Golkar Setya Novanto yang kini mendekam di penjara dan pengusaha Riza Chalid.

Kasus ini mencuat di tengah isu perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebagai anak buah, Darmo membantu Luhut untuk menyiapkan masukan bagi Jokowi terkait kelanjutan nasib Freeport di Indonesia.

Di tengah pembahasan perpanjangan kontrak Freeport, muncul rekaman yang berisi percakapan antara Setya, Riza, dan bekas Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman ini heboh karena Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam perjalanannya, Darmo pun ikut diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Sebab, nama dia muncul dalam rekaman kasus tersebut.

Saat kasus ini terjadi, Luhut dipanggil oleh Majelis Kehormatan Dewan DPR RI. Di sana, Luhut beberapa kali membela Darmo yang ikut terseret. “Darmo seorang profesional, anak buah saya, saya enggak pernah ragukan dia,” kata Luhut pada Sidang MKD, Desember 2015.

Kini selain di KSP, Darmo juga masih aktif sebagai kader di PDI Perjuangan, partai pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Darmo menjadi kader PDI Perjuangan pada 2013, sebelum Jokowi jadi 2014. Darmawan pun juga masih tercatat sebagai komisaris di PLN sejak Agustus 2018.