Sri Mulyani Tagih Pajak Google Cs Hingga Puluhan Triliun

Jum'at, 06/09/2019 19:02 WIB
Sri Mulyani Menkeu (lentera.co.id)

Sri Mulyani Menkeu (lentera.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah akan menagih pajak dari perusahaan digital luar negeri yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, Youtube, Netflix dan Spotify.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, potensi pajak dari Google cs cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Potensi pajak tersebut dihitung dari penghitungan total konsumsi jasa dan barang tak berwujud yang berasal dari luar negeri dan kemudian masuk ke Indonesia.

Melansir CNBC Indonesia, Robert memerinci, pada 2018 total konsumsi jasa dan barang tak berwujud yang berasal dari luar negeri mencapai Rp 93 triliun. Dengan demikian, jika saat itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% maka total penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 9,3 triliun.

"Studi oleh Google-Temasek, pada 2025 konsumsi jasa dan barang tak berwujud dari luar negeri ke Indonesia mencapai Rp 277 triliun sehingga PPN nya Rp 27 triliun," ujar Robert di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Dengan potensi penerimaan ini, maka pemerintah saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk bisa menarik pajak Google cs. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki payung hukum jelas untuk tata cara penarikan pajak perusahaan tersebut tanpa Badan Usaha Tetap (BUT).

Aturan ini tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Dalam RUU ini, istilah BUT akan dihilangkan karena selama ini dianggap menyulitkan.

"Kalau dari luar negeri tiba-tiba enggak bayar itu gak level of playing field, memang PPN kan mengatur konsumsi objek. Sekarang kita definisikan BUT melampaui physical presence sambil menunggu solusi G20, tapi kita jalankan bertahap," tegas dia.

(Regi Yanuar Widhia Dinnata\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar