Utang RI Terus Membengkak Tambah jadi Rp. 621 Triliun, ini Penyebabnya
Terus membengkak, utang RI hingga September 2021 mencapai Rp 621,9 triliun, hal ini diklaim untuk menyehatkan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Ironi Karpet Merah Bagi Pengemplang Pajak dalam RUU HPP
Rencana pemerintah untuk merombak beberapa aturan perpajakan akhirnya terwujud setelah disahkannya Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada Kamis lalu (7/10) lalu. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya wakil rakyat menolak gagasan tersebut.
Patgulipat Aturan Pajak Kolusi Penguasa & Pengusaha
Namun program kebijakan tax amnesty jilid II dinilai akan berakhir sama dengan jilid I yang tidak maksimal dan hanya menjaring pelaku usaha sektor UMKM. Hanya sedikit sekali pengusaha besar yang ikut tax amnesty. Alasannya, mereka tidak ingin aset-asetnya di luar negeri diketahui atau dilacak oleh negara sehingga bisa bebas tidak membayar pajak kepada negara.
Tax Amnesty tidak Efektif, Lebih Baik Bongkar Pengemplang Pajak
Pemerintah dan DPR telah sepakat mendorong RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke sidang paripurna untuk dijadikan Undang-undang. Salah-satu kebijakan yang disepakati adalah Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.
Temuan BPK: Ada Dana PEN Rp 147 T yang Tak Diumumkan Kemenkeu
Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun. Dia menyebut selisih sekitar Rp147 triliun tersebut terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.
Untuk Proyek Ibu Kota Baru, Kemenkeu Mulai Petakan Aset Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mulai memetakan pemanfaatan aset negara untuk ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Usulan Tambahan Anggaran Rp 992 M untuk Kemenkeu Disetujui DPR RI
“Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Raker bersama Kemenkeu, Kamis (2/9/2021).
Pemerintah Sita 49 Bidang Tanah di Medan-Bogor Terkait Skandal BLBI
Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang dilansir Sekretariat Presiden pada Minggu malam (29/8), dijelaskan proses pengambilalihan dan penguasaan 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.
Menguak Celah Korupsi Dana PEN di Tengah Pandemi
Sejak pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk sebagai dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. PEN diberikan kepada berbagai lembaga perlindungan sosial, Pemda, insentif, UMKM, hingga beberapa BUMN.