Sri Mulyani Pangkas Pajak Apartemen

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi dari sektor properti masih landai. Oleh karena itu, dia mengubah batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) agar sektor ini lebih bergairah.

Pada 10 Juni lalu, Menkeu telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Lampiran I PMK Nomor 86/PMK.010/2019 itu disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen.

"Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih," bunyi Lampiran I PMK tersebut.

Sementara itu, melansir dari Detik, pada PMK Nomor 35/PMK.010/2017 atau peraturan sebelumnya disebutkan, daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20 persen, yakni untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya sebagai berikut:

1. Rumah dan town house dari jenis non stratatitle dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis stratatitle, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II PMK Nomor 86/PMK.010/2019 yang diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 11 Juni 2019.

Sumber: Detik