Soal Wisata Halal, Menpar Copot Kepala BOP Labuan Bajo

law-justice.co - Buntut Wisata Halal, Menpar Nonaktifkan Dirut BOP Labuan Bajo Shana Fatina

Menteri Pariwisata Arief Yahya menonaktifkan Shana Fatina selaku Dirut Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, buntut wacana wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Shana Fatina sudah ditarik ke Jakarta dan dinonaktifkan sementara waktu sambil menunggu hasil evaluasi tim yang dikirim Kemenpar ke Labuan Bajo. Selama masa nonaktif itu akan ditunjuk pejabat sementara dirut BOP Labuan Bajo.

Mengutip Media Indonesia, kepastian Shana dinonaktifkan itu disampaikan Direktur Promosi Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu di Jakarta, Kamis (16/5) malam, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kelompok Peduli Pariwisata Manggarai Lintas Profesi.

Shana dinonaktifkan terkait kontroversi wacana wisata halal. Wacana itu disosialisasikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi Dinas Pariwisata Manggarai Barat dengan fasilitasi Kemenpar dan BOP Labuan Bajo, pada 30 April.

Merespon penolakan dan keresahan masyarakat Manggarai, Menpar Arief Yahya bertindak cepat dengan membentuk dua tim. Ada tim koordinasi lapangan yang melakukan komunikasi dengan Pemkab Manggarai Barat, BOP Labuan Bajo, tokoh agama dan budaya. Ada pula tim khusus untuk mengevaluasi kinerja BOP Labuan Bajo.

Selama tim evaluasi bekerja, menurut Vinsen, Shana Fatina dinonaktifkan sementara dan ditarik ke Jakarta. Shana dilantik menjadi Dirut BOP Labuan Bajo pada 15 Januari 2019.

Pada saat direksi BOP dilantik, Menpar Arief Yahya menjelaskan melalui pembentukan BOP Labuan Bajo, ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 500 ribu orang pada 2019. Untuk meningkatkan jumlah wistawan ke daerah tersebut, dibutuhkan kelengkapan 3A (Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi).

Menurut Flory, selama lima bulan sejak dilantik, BOP Labuan Bajo belum bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Pembentukan BOP, kata dia, bertujuan mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores.

Resistensi

Wacana menerapkan wisata halal di Labuan Bajo sendiri mendapat penolakan dari warga setempat, masyarakat NTT diaspora dan dari Keuskupan Ruteng.

Menurut Keuskupan Ruteng, pariwisata mesti berbasis pada budaya dan tradisi lokal, serta selaras dengan kelestarian alam dan keutuhan ciptaan (ekologi). Pariwisata kultural-ekologis inilah yang meneguhkan kebangsaan Indonesia dan memikat wisatawan dari seluruh Nusantara dan mancanegara.

Selain itu, setelah isu ini menjadi topik hangat, beredar foto-foto tersebut menghubungkan Shana Fatina dengan aksi 212 GNPF MUI. Tak ayal, warga NTT diaspora meminta Shana segera mengklarifikasi foto tersebut. 

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, BOP kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores steril dari kegiatan politik praktis yang partisan dan oposan terhadap Pemerintahan Jokowi.

"Publik tahu bahwa GNPF-MUI dalam sikap sosial politiknya selama ini selalu opisisi terhadap kepemimpinan Jokowi. Terlebih-lebih beberapa tokohnya ikut dalam gerakan anti-Pancasila," jelasnya.