Rencana Wisata Halal Danau Toba Dikritik Nasdem

Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengkritik rencana Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi soal wisata halal Danau Toba.

Ketua DPP NasDem Martin Manurung menyayangkan isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan agama dibawa ke ranah publik.

"Halal dan haram itu kan persoalan keyakinan individu. Hal-hal seperti itu harusnya tidak usah dibawa ke dalam ranah publik, karena akan jadi problematik," ujar Martin Manurung melansir detik.com.

Menurut Martin, lebih baik pembahasan wisata halal dilakukan dalam rapat tertutup bersama kepala daerah sekawasan dan tokoh masyarakat. Yang mana dalam diskusi itu juga dibahas bagaimana menata kawasan Danau Toba menjadi lebih baik dan kebersihan lebih bagus.

"Kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain, seperti rumah makan yang ditambah. Misalnya rumah makan nasional (rumah makan tidak menjual daging babi). Sebenarnya sudah banyak rumah makan nasional di kawasan Toba," ujar Martin.

"Hal-hal seperti itu tidak usah dibawa ke dalam ranah publik dalam wacana diskusi terbuka. Istilah `wisata halal` itu saja sudah menjadi hal yang problematik. Apabila ada wisata halal, berarti ada wisata haram. Siapa yang menyediakan wisata haram itu? Kan tidak ada," imbuhnya.

Urusan keyakinan, lanjut Martin, merupakan urusan masing-masing dengan tuhannya. Jika hal itu dibawa ke ranah publik, semua orang akan memperdebatkannya.

"Jadinya identitas dan bisa menimbulkan gesekan. Kita ini sudah cukup bergesekan. Sudah ada soal Papua, sampai sekarang Bapak Presiden Joko Widodo juga harus menyelesaikannya dengan tuntas. Jangan ditambah-tambah lagi persoalan bangsa ini," tegas caleg DPR RI terpilih dari dapil Sumut II itu.

Lebih lanjut ia mengatakan alangkah lebih baik jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberikan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah narkoba, kemiskinan, pendidikan, mentalitas, kebodohan, dan stunting yang terjadi di Sumut.

"Persoalan di Sumut bukan persoalan wisata halal. Jangan habis energi kita memperdebatkan hal yang tidak perlu. Kita berdebat soal yang tidak pokok," tandasnya.

Seperti diketahui, wacana wisata halal mendapat respons dari masyarakat Batak. Bahkan puluhan Mahasiswa melakukan aksi demo terkait hal itu.

Menurut Mahasiswa Pecinta Danau Toba, alasan menerapkan wisata halal tersebut rentan membuat masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai menjadi terusik.

Mereka menyarankan Gubernur Sumut seharusnya lebih fokus pada upaya menjaga kelestarian Danau Toba dari segala bentuk perusakan dan pencemaran. Mereka pun menuntut perusahaan-perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran di Danau Toba ditindak.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan akan mengembangkan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba. Termasuk juga menata pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.