Anthony Budiawan—Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Terjepit, Lalu Lolos: `Hattrick` Jokowi di `Injury Time`
Managing Director PEPS Anthony Budiawan.
Dalam beberapa bulan terakhir prsiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terdesak oleh tiga persoalan sekaligus. Ketiganya serius. Pertama, ijazah anaknya yang saat itu menjabat Wapres, Gibran Rakabuming Raka, terbongkar. Surat keterangan kesetaraan yang dipakai bermasalah, bukan hanya secara administratif tetapi kemungkinan besar juga pidana. Putusan MK dan MA pada intinya menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden. Dua lembaga hukum yang selama ini sangat kuat pengaruh Jokowi di dalamnya memberi pukulan telak, dan Gibran berpotensi dimakzulkan.
Rencana Jokowi sejak pandemi untuk mencengkeram Indonesia, yang semula berjalan mulus, tiba-tiba kandas. Perpanjangan masa jabatan tiga tahun ditolak. Presiden tiga periode ditolak. Gibran adalah kartu terakhirnya, dan kartu itu dipaksakan dengan membongkar konstitusi dan UU Pemilu. Batas usia minimal 40 tahun diterobos dengan syarat pernah menjabat kepala daerah. Ijazah setara SMA diganti dengan surat keterangan. Putusan MK dan MA menghancurkan semua itu.
Kedua, awal November mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa jenderal polisi ditangkap dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Semua mata tertuju pada Jokowi. Listyo adalah orang kepercayaan sekaligus bawahan Jokowi, dan hampir mustahil ia bekerja untuk kepentingannya sendiri. Publik menduga ada pihak lain yang berkepentingan di balik penyadapan itu, dan arah dugaan tertuju kepada Jokowi. Kapolri Suyudi Ario Seto berjanji mengusut tuntas dalangnya. Posisi Jokowi tidak menguntungkan.
Ketiga, Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa. Ia gagal meyakinkan publik bahwa ijazah yang diperlihatkannya asli. Foto pada ijazah itu tampak berbeda dari yang beredar sebelumnya, dan tidak ada transkrip nilai. Pertanyaan lain: ijazah itu disita Bareskrim sebagai barang bukti untuk menetapkan Roy Suryo dan dr. Tifa sebagai tersangka, lalu mengapa tiba-tiba berada di tangan Jokowi? Kapolri Suyudi menyatakan akan memerintahkan forensik ulang atas ijazah tersebut. Jokowi semakin terjepit.
DPR menjadwalkan sidang paripurna pemakzulan Gibran pada 12 November 2026. Menjelang hari eksekusi, Gibran menghadap Presiden Prabowo, lalu menyatakan bahwa Presiden memintanya menempuh jalur PTUN untuk membuktikan ijazahnya. Pernyataan itu tidak masuk akal secara hukum. Gibran sudah dua kali diberi kesempatan membuktikan ijazah setara SMA di dua pengadilan tertinggi, MK dan MA, dan putusan keduanya tidak dapat digugat melalui PTUN. Itulah komunikasi ala Solo: yang penting membentuk opini publik, bukan menyampaikan kebenaran substantif.
Sehari sebelum sidang paripurna, Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Setelah itu Kapolri menyatakan ijazah Jokowi tidak perlu diforensik ulang, dan Listyo Sigit disebut bekerja untuk dirinya sendiri. Tiga hal itu menjadi kemenangan hat-trick Jokowi di masa injury time. Gibran lolos dari pemakzulan. Ijazah Jokowi lolos dari forensik. Jalur penyadapan terhenti di Listyo Sigit.
Jokowi kini mungkin tertawa melihat hukum di Indonesia dapat ia permainkan, sambil menyusun kekuatan baru dan mencari pion berikutnya. Apakah Indonesia akan selamat? Waktu yang akan membuktikan.




Komentar