Hasto Kristiyanto: Jokowi Tusuk PDIP dari Belakang sejak 2019

Senin, 16/11/2026 06:15 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Detik)

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Detik)

law-justice.co - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (Sekjen DPP PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan manuver untuk melemahkan dan mengambil alih kepemimpinan PDIP sejak Pemilu 2019.

Tudingan tersebut disampaikan Hasto dengan merujuk pada tulisan peneliti dan akademikus asal Australia, Marcus Mietzner dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi`s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang terbit pada April 2026.

"Rencana pengambilalihan PDIP oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara licik, tidak ksatria, menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDIP pada Pemilu 2019 lalu. Ini tertulis dalam buku Marcus Mietzner," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.

Hasto menilai praktik tersebut menunjukkan ambisi kekuasaan Jokowi dengan memanfaatkan menteri koalisi untuk menekan perolehan suara partai pengusungnya sendiri.

"Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan," sambung Hasto.

Dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026, Hasto juga memaparkan pandangannya bahwa jika PDIP kalah pada Pemilu 2019, kondisi tersebut diduga akan dijadikan alasan oleh Jokowi untuk mengambil alih kursi ketua umum dari Megawati Soekarnoputri.

Skenario tersebut, menurut klaim Hasto, berkaitan dengan upaya memuluskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang ditopang penguasaan informasi intelijen, termasuk dinamika internal PDIP.

Hasto turut menyinggung pernyataan Jokowi pada 16 September 2023 yang disebutnya menjadi alasan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemeriksaan terhadap Jokowi terkait dugaan penyadapan.

Hasto pun membandingkan perolehan suara PDIP di Pemilu 2019 yang hanya naik sekitar 1,2 persen dengan lonjakan suara Demokrat pada 2009, di mana dalam buku Mietzner juga disinggung penggunaan anggaran negara senilai sekitar 2 miliar Dolar AS melalui program Raskin dan BLT dalam enam bulan menjelang pemilu era tersebut.

Mengenang posisinya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi pada 2019, Hasto mengaku telah berjuang memenangkan Jokowi melalui 11 kali safari politik, termasuk insiden kecelakaan pada safari terakhir yang ia duga sebagai bentuk sabotase.

"Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDIP dengan cara-cara seperti itu. Seandainya PDIP berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode," pungkas Hasto.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar