Proses Penggantian Wapres Harus Sesuai Mekanisme UUD 1945

law-justice.co - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia menegaskan, proses selanjutnya harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Firman menilai, dinamika politik yang selama ini menyertai posisi Gibran seharusnya diakhiri. Seluruh pihak diminta menghormati proses ketatanegaraan dan menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menjelaskan, surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat itu dengan berat hati, tetapi tetap menghormati keputusan yang diambil Gibran.

Firman mengatakan, polemik yang menyelimuti posisi Gibran bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyinggung sejumlah kontroversi sejak proses pencalonan pada Pilpres 2024, termasuk perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden hingga perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi gugatan hukum di pengadilan. Firman turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.

Menurutnya, rangkaian putusan tersebut menjadi bagian dari polemik yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran. Ia juga menyebut Kementerian Pendidikan Nasional telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026, menyusul putusan MA.

"Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Firman meminta seluruh pihak tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi politik. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara jelas dalam konstitusi.

Menurut Firman, setelah pengunduran diri diproses MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan untuk melakukan aksi turun ke jalan. Firman menilai, seluruh proses harus dikawal melalui jalur konstitusional agar berjalan tertib dan transparan.

"Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan," katanya.

Firman juga mengingatkan para pejabat dan politisi agar menjadikan polemik pengunduran diri Gibran sebagai pelajaran dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab politik.

Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Integritas dan kejujuran, kata dia, menjadi prinsip penting bagi setiap pejabat publik.

"Saya ingatkan, siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu mengajak masyarakat kembali berkonsentrasi pada aktivitas ekonomi dan pekerjaan masing-masing. Ia berharap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa terganggu polemik politik berkepanjangan.

Firman juga meminta DPR RI tetap fokus menjalankan fungsi legislasi, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta dan RUU Perampasan Aset yang tengah bergulir di Baleg DPR RI.

"Jangan sampai energi bangsa habis untuk polemik politik yang berkepanjangan. Kita harus kembali bekerja dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas," pungkas putra asli Pati, Jawa Tengah tersebut.