Arteria Dahlan, Bahasa Sunda, dan Pelecehan UUD 1945

Rabu, 19/01/2022 14:02 WIB

Arteria Dahlan, Anggota DPR RI dari Komisi III, lagi-lagi membuat kegaduhan yang menyentuh wilayah SARA dan melecehkan Konstitusi UUD 1945, khususnya pasal 32 ayat (2) UUD 1945, yang memberi keleluasaan kepada setiap orang warga masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerahnya sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dihormati. 


Dia Mulai Ngelindur Ingin Sampai 2027

Kamis, 13/01/2022 11:48 WIB

Bagi rakyat Indonesia keinginan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 itu adalah “ngelindur”.


Urgensitas Presidential Treshold

Selasa, 28/12/2021 13:37 WIB

Revolusi ketatanegaraan yang terjadi pada awal dekade 1990-an yang ditandai dengan perubahan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam banyak hal telah “melahirkan” konsep dan ide baru bagi Bangsa Indonesia dalam berhukum tatanegara. Beberapa kebaruan dalam UUD 1945 hasil amandemen antara lain diadopsinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (1) yang menentukan bahwa :Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian dalam ayat (2) dintarakan bahwa : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.


Ketua DPD RI: Konstitusi Sudah Tidak Nyambung dengan Pancasila!

Senin, 20/12/2021 11:01 WIB

"Itu [konstitusi tidak menyambung dengan Pancasila] sudah terjadi selama 20 tahun berjalan sejak negara ini melakukan amendemen konstitusi pada 1999 hingga 2002 silam," kata La Nyalla dalam siaran persnya.






Mahasiswa Desak Jokowi Mundur, Refly: Legal & Dibolehkan Konstitusi!

Jum'at, 22/10/2021 06:44 WIB

"Nah yang dituntut mahasiswa ini adalah mengundurkan diri, jadi itu konstitusional meminta presiden mengundurkan diri, yang inkonstitusional itu adalah kudeta," pungkasnya.


Survei SMRC: Mayoritas Publik Tolak Amendemen UUD 1945

Jum'at, 15/10/2021 16:50 WIB

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, sebanyak 78 persen publik menolak amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.